Dasco Bilang Tim Supervisi DPR Belum Beri Masukan Ihwal Penulisan Ulang Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kebudayaan menggelar uji publik perdana draf penulisan ulang sejarah nasional pada hari ini, Jumat, 25 Juli 2025. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tim supervisi DPR belum terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah tersebut.

Menurut Dasco, tim supervisi DPR juga belum memberikan masukan terhadap naskah sejarah yang ditargetkan rampung pada peringatan kemerdekaan ke-80 tahun Indonesia itu. "Belum sempat (memberi masukan), mereka masih kaji kan itu. Masih kaji dan akan dilakukan konsultasi dengan pimpinan DPR," ujar Dasco ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 25 Juli 2025. 

DPR membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah yang menuai sorotan publik. Dasco menugaskan Komisi III yang membidangi hukum dan Komisi X selaku mitra kerja Kementerian Kebudayaan untuk menjadi anggota tim supervisi. Secara khusus tim supervisi bertugas mencegah munculnya polemik dalam proyek tersebut. 

Dasco mengatakan bahwa tim supervisi sudah mulai bekerja. Pada pekan kemarin, kata dia, tim itu telah berkomunikasi dan mengunjungi Kementerian Kebudayaan. "Dan kita akan terus meminta kepada tim supervisi itu untuk menginformasikan kepada pimpinan DPR secara berkala," tutur Politikus Partai Gerindra itu. 

Adapun uji publik pertama naskah penulisan ulang sejarah berlangsung di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Melansir laman media sosialnya, selain di UI, pemerintah juga akan menggelar diskusi publik draft sejarah baru ini di tiga kota berbeda, yakni di  Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan pada 28 Juli, kemudian di Universitas Negeri Padang Sumatera Barat pada 31 Juli, dan 4 Agustus di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. 

Uji publik ini akan menghadirkan para penulis, editor umum dan editor jilid yang terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional. Diskusi publik ini juga bisa diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan di kanal YouTube Kementerian Kebudayaan.

"Diskusi ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak," demikian dalam unggahan di @kemenkebud, Kamis, 24 Juli 2025. 

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sempat mengatakan pemerintah akan menyusun ulang sejarah  nasional Indonesia secara menyeluruh dan inklusif. Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Indonesia. 

Fadli menyebut penulisan sejarah ini bukan proyek baru, melainkan kelanjutan dari misi Kementerian Kebudayaan sejak awal dibentuk. Penulisan akan dilakukan dalam 10 jilid besar yang mencakup seluruh periode sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga era Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan tim penulis terdiri dari para guru besar, doktor, akademisi, serta pakar-pakar sejarah, arkeologi, antropologi, hingga arsitektur dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka dibagi berdasarkan periode keahlian masing-masing, dengan sistem editor per jilid dan satu editor umum.

Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam tulisan ini.