Aliansi 98 Ancam Geruduk Kementerian Kebudayaan Jika Fadli Zon Tak Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Organ 98 mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya soal pemerkosaan massal 1998 hanya rumor belaka. Mereka mengancam akan mengerahkan 15.000 massa untuk menggeruduk gedung Kementerian Kebudayaan jika Fadli masih bergeming.

"Jika dalam 30 hari Fadli tidak menyampaikan permintaan maaf, kami akan menggelar aksi nasional dan melakukan mobilisasi aksi serentak di berbagai kota di Indonesia," ujar anggota aliansi, Jimmy Fajar, dalam Konferensi Pers di Graha Pena 98, Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025. 

Aliansi juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan Fadli dari jabatannya. Menurut Jimmy, Fadli telah berulang kali melakukan blunder dalam berbagai pernyataannya. Dalam konteks ini, Fadli dinilai melakukan kesalahan fatal dengan meragukan keberadaan peristiwa keji pada perempuan Tionghoa itu.

Padahal, kata Jimmy, berdasarkan data dan kesaksian berbagai lembaga independen, baik nasional maupun internasional, termasuk investigasi resmi negara pada masa Presiden Habibie telah menyatakan dengan tegas bahwa pemerkosaan tersebut benar adanya. 

Dengan mengatakan itu, Fadli dinilai secara tidak langsung telah melakukan kekerasan kedua terhadap korban. "Presiden Prabowo mengatakan bahwa banyak Menteri yang salah omong, mungkin kali ini adalah kesekian kalinya Menteri yang salah omong lagi, kemungkinan besar salah pilih," kata Jimmy. 

Selain itu, para aktivis reformasi itu juga meminta pemerintah memberhentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang akan diterbitkan 17 Agustus mendatang. Menurut mereka, sejarah seyogyanya ditulis dan diinisiasi oleh para pakar di bidangnya. 

Penulisan yang diinisiasi oleh negara semakin menunjukkan adanya upaya pemutihan dosa masa lalu, yaitu dengan menghapus berbagai macam pelanggaran yang melibatkan para penguasa saat ini. Aliansi juga meyakini ada agenda lebih besar dari penghapusan kejahatan itu. "Satu di antaranya dijadikan alat untuk bisa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto," kata Jimmy. 

Adapun sebelumnya, Fadli Zon menjelaskan bahwa keraguannya atas peristiwa pemerkosaan massal berangkat dari ketiadaan fakta hukum yang membuktikan kasus tersebut. 
Menurut Fadli, temuan yang disimpulkan oleh Gabungan Pencari Fakta-tim investigasi yang dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Habibie kala itu, tidak memiliki basis data dan bukti yang kuat.

"TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku," ucap Fadli Zon melalui keterangan tertulis pada Senin, 16 Juni 2025.