Alasan Pemerintah Jakarta Ingin Turunkan Angka Obesitas ASN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jakarta ingin menurunkan angka obesitas aparatur sipil negara (ASN). Mayoritas amtenar di Jakarta, menurut pemeriksaan kesehatan pegawai negeri pada 2024, memiliki berbagai permasalahan kesehatan yang berpotensi menimbulkan penyakit tidak menular (PTM). Salah satu masalah itu adalah obesitas yang dialami 62 persen pegawai negeri.

Menghadapi kondisi itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mewajibkan ASN untuk berolahraga setiap hari Jumat. Rano menyebut kewajiban olahraga setiap hari Jumat diatur dalam instruksi gubernur atau Ingub. "Ingubnya sudah ada, instruksi gubernur hari Jumat kita harus melakukan olahraga bersama di sini. Saya setuju dan harus kita lakukan," kata Rano di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025.

Menurut Rano, kesehatan ASN harus terus dijaga agar bisa melayani masyarakat dengan baik. "Karena enggak mungkin kita bisa meningkatkan etos kerja kalau kesehatan terganggu," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Lantas, kondisi apa saja yang membuat Pemerintah Provinsi Jakarta merasa harus memperbaiki kesehatan para amtenar.

Pemerintah Provinsi Jakarta telah melaksanakan program skrining kesehatan pada 2024. Pemeriksaan itu diikuti oleh 9.936 ASN dan mencakup pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani, kadar gula darah sewaktu, hingga evaluasi kondisi kesehatan mental.

“Skrining ini bersifat promotif dan preventif. Tujuannya adalah mendeteksi risiko kesehatan sejak dini agar intervensi bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan tertulis, Ahad, 20 Juli 2025.

Hasilnya, skrining menunjukkan 62,09 persen ASN yang diperiksa mengalami obesitas. Rinciannya adalah obesitas kelas I sebesar 40,03 persen dan obesitas kelas II sebesar 22,06 persen berdasarkan klasifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Asia Pasifik.

Menurut WHO, obesitas kelas I adalah kondisi ketika seseorang memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) antara 30 hingga 35 kilogram per meter persegi. IMT dihitung dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan. Obesitas kelas I merupakan salah satu tingkatan obesitas yang mengindikasikan risiko kesehatan yang tinggi.

Sementara itu, obesitas kelas II adalah kondisi di mana seseorang memiliki IMT antara 35 dan 39,9 kilogram per meter persegi. Obesitas kelas II menunjukkan adanya penumpukan lemak tubuh yang berlebihan dan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan risiko PTM seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung," kata Ani.

Sementara itu, dari sisi kebugaran, Ani menyebut hanya 9,6 persen ASN yang masuk kategori “baik” atau “baik sekali” berdasarkan uji Rockport Walk Test yang mengukur kebugaran jantung-paru. Mayoritas ASN berada pada kategori “cukup” hingga “kurang”. Kondisi itu, kata Ani, menandakan perlunya peningkatan aktivitas fisik di lingkungan kerja.

Selain itu, Ani menyebut aspek kesehatan mental juga menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jakarta. Dia menyebut berdasarkan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari WHO, sekitar 15,03 persen ASN terindikasi memiliki potensi masalah kesehatan mental, mulai dari gejala emosional ringan hingga gangguan tidur.

Menurut Ani, hasil pemeriksaan itu bukan merupakan diagnosis medis. Namun, hasil tersebut tetap menjadi sinyal perlunya konsultasi lebih lanjut dengan profesional.

Pemerintah Jakarta kemudian menyiapkan beberapa program untuk memperbaiki kesehatan para ASN. Di antaranya dengan gerakan bertajuk Challenge Downgrade Ukuran Bajumu. Pemerintah daerah juga menyediakan layanan Agen Perubahan (Agent of Change) PTM dan membuka konseling kesehatan di kantor-kantor layanan publik.

Di bidang kesehatan mental, pemerintah Jakarta turut memperluas layanan konsultasi daring JakCare. "Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat," ucap Ani.

Ani mengajak seluruh warga Jakarta, termasuk para ASN, untuk memanfaatkan layanan ini demi menjaga kesehatan. "Kesehatan ASN dan masyarakat adalah kunci utama mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing,” tuturnya.

Selain itu, kata Ani, pemerintah juga memulai program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia) yang mengampanyekan gaya hidup sehat. Program ini mengajak ASN dan masyarakat umum untuk berjalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.