ASN dan PPPK Jadi Prioritas untuk Guru di Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum mendapatkan penempatan menjadi prioritas utama untuk mengajar di sekolah rakyat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema rekrutmen yang sedang dimatangkan di lintas kementerian menjelang tahun ajaran baru 2025.

“Opsi pertama yang disarankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) adalah guru ASN dan PPPK yang belum dapat penempatan di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Kalau sudah tidak ada lagi, barulah opsi berikutnya adalah rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG),” kata Saifullah Yusuf kepada Tempo, Kamis, 10 April 2025.

Saifullah menyebut saat ini pembahasan masih berada di tahap perumusan dan sinkronisasi regulasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Ini memang masih opsi. Keputusannya belum diambil. Tapi kami matangkan minggu-minggu ini agar segera bisa diluncurkan,” ujarnya.

Selain memprioritaskan guru ASN dan PPPK, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan penempatan lulusan PPG tanpa status ASN untuk mengisi kekosongan di sekolah rakyat. Skemanya, kata dia, akan berbentuk kontrak kerja individu. Namun, Saifullah menekankan kebijakan ini masih menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait larangan pengangkatan honorer.

“Kontrak individu masih didiskusikan, karena menyangkut aturan. Kami belum bisa bicara soal durasi kontrak ataupun detail teknisnya,” ujar Gus Ipul sapaan akrab Saifullah.

Adapun sekolah rakyat akan menggunakan model boarding school, serupa dengan pesantren. Karena itu, Gus Ipul mengatakan jam kerja guru akan lebih panjang dibanding sekolah reguler. Mengenai besaran gaji, Gus Ipul juga belum bisa menyebutkan angka persisnya karena saat ini masih dalam tahap simulasi.

“Opsi (gaji) bisa mengikuti standar ASN, bisa juga berdasarkan UMR daerah dengan tambahan insentif karena sistemnya boarding. Tapi semuanya masih dibahas,” ujarnya.

Di dalam sekolah rakyat, nantinya akan ada dua jenis guru: guru formal yang mengajar kurikulum pendidikan dasar dan guru karakter yang difasilitasi Kementerian Agama. “Kalau guru formal bisa menginap, ya bisa. Itu tergantung teknisnya nanti. Tapi yang karakter akan diisi oleh Kemenag,” kata dia,

Ia memastikan pemerintah menargetkan realisasi program ini tetap dimulai tahun ini. Proses koordinasi dengan kementerian terkait telah dilakukan di tingkat menteri, dan saat ini sedang dimatangkan di tingkat staf dan satuan tugas.

“Prinsipnya, kita usahakan semaksimal mungkin. Koordinasi dengan kabupaten/kota juga akan segera dimulai setelah pembahasan internal selesai,” kata Gus Ipul.