Masa Studi SMK Diusulkan Jadi 4 Tahun, P2G: Bukan Solusi Atasi Masalah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan penambahan masa studi SMK menjadi empat tahun bukan solusi mengatasi masalah fundamental SMK. Apalagi, sudah banyak SMK yang menerapkan masa studi empat tahun itu.

"Bukan hal baru. Itu biasa dan sudah diterapkan di Indonesia. Tapi kalau soal tahun bukan fundamental dari SMK," kata Imam pada Jumat, 28 Maret 2025.

Menurut Iman, ada tiga masalah fundamental SMK yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Masalah pertama soal lulusan SMK yang justru banyak menjadi pengangguran.

Iman mengatakan data BPS sampai 2023 selalu menempatkan lulusan SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar. Data ini menjadi ironi sebab lulusan SMK dipersiapkan langsung untuk bekerja di dunia industri.

Karena itu, Iman meminta pemerintah untuk menganalisa masalah di SMK. "Nah ini harus diagnostik. Masalahhya seperti apa," kata Iman.

Menurut Iman, masalah itu karena banyak lulusan SMK memiliki kemampuan minim dan tidak memiliki kemampuan yang cocok dengan dunia industri. Kekurangan kemampuan itu salah satunya karena SMK tidak memiliki prasarana yang sesuai dengan industri.  

Kekurangan guru mata pelajaran produktif atau kejuruan, kata Iman, juga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan kurangnya kemampuan lulusan SMK. SMK seharusnya memiliki banyak guru mata pelajaran produktif atau menggunakan pegawai profesional. Masalahnya, guru mata pelajaran produktif itu tidak diutamakan. 

"Sementara guru SMK rata-rata mata pelajaran sudah baku yang sebetulnya bukan hal yang dibutuhkan industri. Artinya harus ada perekrutan tenaga profesional," kata dia. 

Masalah kedua, kata Iman, berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti UPI, UNY, dan UNJ. Kampus pencetak guru itu masih menyelenggarakan program studi umum seperti teknik mesin, teknik otomotif, dan teknik listrik.

Padahal, dunia industri saat ini membutuhkan program studi yang lebih spesifik seperti Desain Komunikasi Visual. Dia pun mendorong supaya LPTK membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

Masalah ketiga mengenai perizinan SMK. Iman mengatakan, pemerintah harus lebih ketat memberikan izin untuk membuka SMK. Pendirian SMK harus sesuai dengan kebutuhan sekitar. 

"Pemerintah harus lebih ketat memberikan izin. Jangan SMK banyak. Tapi skill tidak sesuai. Jadi tata kelola SMK itu yang harus diperbaiki," kata Iman. 

Selain itu, Iman menyarankan supaya dunia industri juga berkoordinasi dengan kemendikdasmen. Koordinasi itu penting supaya kurikulum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan industri. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan bahwa kementeriannya merencanakan agar waktu belajar siswa SMK di Indonesia dibuat menjadi sedikit lebih lama dari sekolah lainnya yakni selama empat tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul usai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Senin, 24 Maret 2025.

Dengan Kementrian Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Mu'ti menyatakan akan bekerja sama untuk menyiapkan lulusan SMK yang siap bekerja di mancanegara. Atas dasar inilah Abdul Mu'ti kemudian menyampaikan rencana pihaknya untuk menambah durasi belajar siswa SMK dari yang semula tiga tahun menjadi empat tahun. 

Ia mengatakan, skema yang dirancang adalah menambah masa belajar satu tahun yang secara khusus untuk persiapan kerja di luar negeri. ”SMK itu kita desain untuk belajar empat tahun, dan satu tahun terakhir adalah untuk penyiapan mereka bekerja di mancanegara dan jalurnya sudah ada di kementerian perlindungan pekerja migran,” ujarnya.

Ni Made Sukmasari berkontribusi dalam tulisan ini.