Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Masinton: Jangan Dulu, Itu Mengkhianati Aktivis

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis 98 Masinton Pasaribu meminta agar pemerintah tak menindaklanjuti usul pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto. Ia menilai, tak ada kepentingan mendesak dan alasan yang rasional untuk mewujudkan usulan itu.

Menurut politikus PDIP itu, pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sama saja mengkhianati para aktivis dan gerakan masyarakat yang dilakukan pada rezim Orde Baru lalu.

"Makanya, pemberian gelar itu jangan dulu. Sama saja mengkhianati para aktivis," kata Masinton setelah menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertajuk "Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi" di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Mei 2025.

Masinton melanjutkan, justru untuk usulan gelar pahlawan akan lebih baik jika itu diberikan kepada Marsinah. Alasannya, Marsinah menjadi simbol perjuangan rakyat dan kaum buruh dalam memperjuangkan hak dan keadilan. "Marsinah lebih laik," ujar dia.

Usulan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sebelumnya menggelinding pada periode kedua pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. 

Usulan ini menguat setelah MPR menghapus nama Soeharto dalam Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 pada 23 September 2024.

Tap MPR yang berisi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi pejabat atau keluarga dan kroninya, termasuk Soeharto merupakan amanat gerakan reformasi yang terjadi pada 1998 atau saat pemerintahan Orde Baru runtuh.

Beberapa pekan setelah pencabutan Tap MPR, Bambang Sadono Center mengusulkan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Sosial Pemprov Jawa Tengah Imam Maskur membernarkan pengusul nama Soeharto adalah Bambang Sadono Center. Ia menyebut, usulan disampaikan pada Oktober 2024.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih mengatakan, instansinya menerima sepuluh usulan calon penerima gelar pahlawan nasional yang salah satunya adalah Soeharto.

Adapun, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tak mempermasalahkan usulan gelar pahlawan untuk Soeharto. 

Menurut dia, mantan Presiden itu sudah sewajarnya diberikan penghormatan dari bangsa dan negara. "Jangan selalu melihat kurangnya, kita lihat prestasinya," kata politikus Partai Gerindra itu, Senin, 21 April 2025.

Prasetyo menilai, mengenai persoalan korupsi yang dilakukan Soeharto, sebagai manusia, tidak ada pemimpin yang memiliki kesempurnaan. Tapi, kata dia, penekanan masalahnya pada bagaimana Soeharto dinilai kurang.

"Semangatnya kita harus terus menghargai, memberikan penghormatan, apalagi kepada para presiden kita," ujar Prasetyo.