Apa Kesalahan Direktur IT Bank DKI hingga Pramono Anung Memecatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi Informasi (IT) Bank DKI. Keputusan ini diumumkan setelah terjadinya gangguan layanan yang memengaruhi aktivitas perbankan para nasabah, terutama saat periode kritis menjelang perayaan Idulfitri 1446 Hijriah.

Gangguan layanan perbankan yang dimaksud terjadi pada 30 Maret 2025, bertepatan dengan malam takbiran. Banyak nasabah Bank DKI melaporkan ketidakmampuan dalam mengakses layanan transaksi secara daring, yang menimbulkan keresahan publik mengingat tingginya kebutuhan transaksi pada saat itu.

Menanggapi kondisi tersebut, Pramono menyatakan bahwa permasalahan serupa bukanlah hal baru di lingkungan Bank DKI. Ia mengungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir, insiden gangguan sistem telah terjadi sebanyak tiga kali, dengan pola permasalahan yang dianggap serupa.

Menurutnya, kejadian berulang ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem manajemen dan pengawasan teknologi informasi di tubuh Bank DKI.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik," ujar Pramono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu, 10 April 2025, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Sebagai tindak lanjut dari pencopotan tersebut, posisi Direktur IT kini untuk sementara dijabat oleh Direktur Umum Bank DKI Agus Haryoto Widodo. Penunjukan ini berlaku efektif mulai Selasa, 8 April 2025, dan diharapkan mampu mengisi kekosongan kepemimpinan di sektor teknologi informasi hingga ada keputusan definitif.

Indikasi Kebocoran Dana dan Proses Hukum

Selain masalah teknis layanan, Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa terdapat indikasi kebocoran dana dalam operasional Bank DKI. Meskipun tidak merinci nominal yang diduga bocor, ia menyebut bahwa informasi mengenai jumlah kerugian hanya diketahui oleh jajaran direksi bank.

Lebih lanjut, Gubernur Jakarta mengonfirmasi bahwa Pemprov Jakarta akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia menyatakan akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar dapat dilakukan penyelidikan menyeluruh secara hukum.

Dalam upaya memastikan transparansi, Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah menggandeng lembaga audit independen bertaraf internasional untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sistem teknologi dan alur keuangan Bank DKI. Audit ini akan mencakup proses pelacakan, pemantauan, serta verifikasi terhadap seluruh aktivitas yang diduga bermasalah.

"Dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional. Nanti biar disebutkan oleh direksi Bank DKI. Untuk melakukan audit, tracing, monitoring. Kemana saja," ujar Pramono.

Seruan untuk Tidak Mengintervensi Proses

Dalam pernyataannya, Pramono Anung juga memberikan peringatan kepada semua pihak agar tidak mencampuri proses penanganan masalah ini, termasuk pihak internal dari Pemprov Jakarta. Ia menegaskan bahwa segala bentuk intervensi terhadap proses hukum dan investigasi akan ditindak secara tegas.

“Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” ujarnya.

Dana Nasabah Tetap Dijamin Aman

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dana, Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh dana nasabah Bank DKI tetap aman. Ia menyatakan bahwa Pemprov Jakarta dan jajaran direksi bank menjamin sepenuhnya keutuhan dan keamanan dana nasabah di seluruh cabang bank.

“Intinya kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI,” pungkasnya.

Rizki Dewi Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.