Cerita Amran Sulaiman Ditegur Wapres karena Tutup Perusahaan Milik Mafia Beras

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku pernah ditegur wakil presiden karena menutup perusahaan milik mafia beras. Namun, Amran tidak menyebut nama wakil presiden tersebut dan kapan teguran diberikan.

Dia hanya mengatakan diberi teguran karena perusahaan mafia beras tersebut milik pemain-pemain besar. Informasi itu disampaikan Amran saat memberikan sambutan dalam wisuda di Universitas Hasanuddin pada Kamis 10 April 2025.

"Saya juga, kami pernah ditegur wakil presiden. Gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya ternyata semuanya adalah pemimpin besar di dalamnya," kata Amran dipantau lewat Youtube Universitas Hasannudin pada Jumat, 18 April 2025.

Dia mengaku dimarahi karena menutup perusahaan tersebut. Namun, dia justru mengatakan terima kasih atas tegurannya. Lagi pula dirinya sudah berkomitmen menutup perusahaan tersebut karena melanggar regulasi. 

"Kami dimarahi. Kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena melanggar regulasi di republik ini," kata dia. 

Tempo sudah mencoba mengkonfirmasi siapa wapres dan perusahaan tersebut kepada Andi. Namun, Andi belum merespons pesan Tempo hingga berita ini terbit. Tempo juga mencoba menghubungi Staf Khusus Wapres Tina Talisa untuk dimintai konfirmasi mengenai pernyataan Amran. Namun, Tina belum merespons. 

Andi Amran Sulaiman sebelumnya berupaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Dia menyebut ada peningkatan signifikan produksi padi nasional pada tahun ini. “Capaian bulan Maret meningkat dari 900-an ribu hektare menjadi lebih dari 1,2 juta hektare dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Amran dalam keterangan tertulis pada Rabu, 9 April 2025.

Terhadap capaian itu, Amran mengimbau penanggung jawab lapangan agar menjaga ritme tanam. Amran menargetkan luas tambah tanam minimal bisa mencapai 1,6 juta hektare.

Amran juga menyampaikan pentingnya evaluasi rutin terhadap luas tambah tanam untuk mencapai target swasembada pangan. Amran mengatakan penanggung jawab program di daerah akan dipanggil oleh Kementerian Pertanian apabila terjadi penurunan produksi. “Kalau mau pangan terpenuhi, harus evaluasi harian, bukan bulanan," ujar dia.

Alfitria Nefi P. berkontribusi dalam tulisan ini.