Prabowo Cari Pramono Anung yang Absen di Konferensi Infrastruktur Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sempat mencari-cari kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, pada 12 Juni 2025. Lantaran Pramono tak hadir, Prabowo bilang agar ketidakhadiran politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diselidiki.

Saat itu Prabowo tengah bicara soal rencana pembangunan giant sea wall di pesisir Jakarta. "Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," kata Presiden Prabowo berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, lalu.

Apa alasan Prabowo mencari-cari kehadiran Pramono Anung dalam acara ICI 2025?

Prabowo mencari kehadiran Pramono guna meminta Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta untuk patungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa alias giant sea wall. Ini adalah proyek pembangunan tembok pemisah daratan dan lautan di pantai utara Pulau Jawa guna mencegah erosi akibat gelombang.

Prabowo menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Pulau Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS. Prabowo menilai, Jakarta mampu membiayai proyek tersebut secara mandiri.

“Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita (Jakarta) sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku telah menemui Pramono agar ikut mendanai proyek giant sea wall. Proyek ini memerlukan waktu pembangunan selama 8 hingga 10 tahun. Sehingga, estimasi anggaran per tahun di Jakarta sekitar 1 miliar dolar AS. Prabowo mengatakan Pramono Anung mendukung proyek tersebut.

“Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan, jadi kalau 8 miliar dolar AS, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar AS satu tahun,” ujar Prabowo.

Adapun pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan tanggul laut di Jakarta dan Semarang, lantaran dua kota ini kini terancam banjir rob. Proyek ini juga akan diperluas hingga ke pesisir Semarang. Prabowo mengajak perusahaan asing dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah untuk ikut serta. Ia berencana membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa agar proyek terealisasi.

“Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow, keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengklaim ada investor yang ingin menggarap proyek giant sea wall atau yang disebut coastal protection. Namun, kata dia, pemerintah masih mempelajari dan membuka ruang untuk semua pihak.

“Kami tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena, sekali lagi, ini adalah proyek besar,” kata AHY di JCC Senanyan, Rabu, 11 Juni 2025.

AHY juga mengatakan pemerintah akan membangun tanggul laut untuk memitigasi banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Namun di sisi lain, kata dia, anggul laut maupun tanggul pantai tidak cukup untuk melindungi masyarakat pesisir. Ia menyebut pentingya langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah di hulu sampai ke hilir.

“Harus ada sentuhan infrastruktur dasar yang bisa meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, misalnya,” kata AHY. “Untuk normalisasi sungai, di polder-polder yang dibangun, embung-embung yang bisa mencegah terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu.”

Pada penghujung Januari lalu, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat akan bekerja sama dalam proyek giant sea wall sebagai solusi banjir jangka panjang. Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia itu meyakini bahwa solusi dalam mengatasi banjir di daerah khusus ibukota harus ditangani secara menyeluruh.