MBG Isi Bahan Mentah dan Snack, Anggota Komisi IX DPR RI Desak BGN Terbitkan Juknis

Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali jadi sorotan di masa libur sekolah.

Usai viral MBG isi bahan mentah, kini menu MBG berisi makanan ringan seperti biskuit dan snack kacang yang biasa dijumpai di warung-warung.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera merampungkan dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG selama masa libur sekolah. Kritik ini disampaikan menyusul viralnya distribusi MBG dalam bentuk bahan makanan mentah di Tangerang Selatan yang dinilai tidak sesuai standar.

“Saya prihatin melihat bahwa program nasional seperti MBG bisa dijalankan dengan format yang belum diatur resmi. Dalam kasus Tangsel, jelas bahwa pemberian MBG dalam bentuk bahan mentah dilakukan tanpa payung kebijakan dari BGN. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kontrol teknis di lapangan,” kata Edy dalam keterangan pers, Senin (23/6/2025).

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan MBG meski siswa sedang libur. Namun, simpang siur pemberian MBG dalam bentuk makanan jadi atau bahan makanan masih menjadi problem di lapangan. Menurut Edy, ini lantaran BGN sebagai penanggung jawab MBG tidak memitigasi masalah.

“Libur sekolah pada minggu ketiga Juni hingga awal Juli sudah ada di kalender akademik. Seharusnya BGN jauh-jauh hari sudah mengantisipasi ini dengan memikirkan bagaimana pemberian MBG,” kata Edy.

Lagi ramai dibahas soal makan bergizi gratis tapi isinya bahan mentah dan juga makanan ringan. Benarkah MBG kini tak lagi makanan siap saji?

Dia menyatakan bahwa juknis diperlukan sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugasnya.

“Saya mempertanyakan kenapa program sudah berjalan tetapi juknis belum rampung. Ini membahayakan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kita bicara soal program yang menyangkut gizi anak, bukan eksperimen,” tuturnya.

Dengan demikian persiapan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa yang sedang libur sekolah lebih teratur. Untuk itu, sosialisasi juknis harusnya dilakukan jauh sebelum musim libur sekolah agar SPPG memiliki siasat bagaimana mendistribusikan MBG.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini menegaskan bahwa MBG seharusnya bukan sekadar menyalurkan makanan ke penerima manfaat. Namun, memastikan juga bahwa yang dikonsumsi sesuai dengan standar gizi. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Anak-anak sekolah seharusnya menjadi penerima manfaat dalam bentuk makanan siap konsumsi, bukan bahan mentah.” 

“Memberikan bahan mentah justru berisiko mengurangi asupan gizi mereka karena belum tentu bisa diolah dengan baik di rumah. Apalagi tidak semua orangtua punya waktu, alat, atau pengetahuan memasak yang memadai,” ucap Edy.

Dia pun mendesak agar BGN segera merampungkan juknis pemberian MBG untuk anak sekolah selama musim libur. Selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah adalah pengawasan distribusi MBG itu.

“Program MBG adalah janji besar negara kepada anak-anak Indonesia. Jangan dikerdilkan hanya karena masalah teknis dan birokrasi yang lambat. Saat gizi anak dipertaruhkan, tidak ada ruang untuk coba-coba,” pungkasnya.