Liputan6.com, Jakarta - Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi daerah terbaru yang memulai program vaksinasi dengue untuk anak sekolah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) yang selama ini membebani sistem kesehatan daerah.
Program vaksinasi ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin, 23 Juni 2025. Sebanyak 1.550 anak sekolah dasar kelas 1 hingga 5 di Kecamatan Tenggarong menjadi sasaran utama program ini.
"Pelaksanaan vaksinasi di Kutai Kartanegara merupakan langkah yang perlu didukung sebagai bagian dari upaya preventif yang lebih menyeluruh di tengah tingginya beban dengue di daerah kami," kata Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah.
Menurut Edi, pencegahan dengue tidak bisa hanya bergantung pada satu pendekatan saja.
Strategi yang kuat dan terintegrasi diperlukan, mulai dari edukasi, pemberdayaan masyarakat, pengendalian vektor, hingga perlindungan melalui vaksinasi.
"Kami optimistis inisiatif ini dapat menurunkan jumlah kasus di Kutai Kartanegara, sekaligus membangun ketahanan kesehatan masyarakat melalui perlindungan yang lebih kuat dan berkelanjutan," tambahnya.
Kasus Dengue Masih Tinggi di Indonesia
Dengue masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI mencatat 257.271 kasus dengan 1.461 kematian akibat dengue sepanjang 2024. Hingga 12 Juni 2025, tercatat 67.030 kasus dengan 297 kematian.
Di Kalimantan Timur, sepanjang 2024, terdapat 10.571 kasus dengue dengan 22 kematian. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 2.802 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS, menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Kukar merupakan lanjutan dari program serupa di Balikpapan dan Samarinda.
"Hasilnya positif. Anak-anak yang sudah menerima vaksinasi tidak mengalami infeksi dengue. Artinya, tingkat perlindungan berhasil ditingkatkan," kata dr. Jaya.
Selain vaksinasi, pemerintah daerah juga terus menjalankan program pengendalian vektor seperti Gerakan 3M Plus dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik secara konsisten.
"Kami yakin bahwa pendekatan holistik, menggabungkan pencegahan, edukasi, intervensi berbasis masyarakat, dan perlindungan melalui vaksinasi, akan membawa dampak nyata dalam menurunkan angka kasus dengue di Kalimantan Timur," ujarnya.
Dukung Target Nasional Nol Kematian Dengue 2030
Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Ina Agustina Isturini, MKM, menegaskan pentingnya pendekatan inovatif dan kolaboratif untuk mendukung Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (Stranas) 2021 s.d 2025.
"Kami menyadari bahwa untuk mencapai tujuan besar, yaitu Nol Kematian Akibat Dengue pada 2030, dibutuhkan langkah lanjutan yang lebih taktis, aplikatif, dan adaptif," ujar dr. Ina.
Dia juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dinilai mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.
Adapun vaksin dengue yang digunakan dalam program ini didistribusikan oleh Bio Farma melalui kerja sama dengan Takeda.
Bio Farma sendiri telah menjadi bagian penting dalam sistem imunisasi nasional selama lebih dari 130 tahun.
"Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Takeda merupakan bagian dari strategi kami untuk memperkuat ekosistem vaksin di Indonesia," ujar Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, juga menekankan pentingnya pencegahan sebagai kunci untuk menekan angka kematian akibat dengue.
"Hingga saat ini, dengue belum memiliki obat yang secara spesifik dapat menyembuhkannya. Karena itu, vaksinasi menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak penyakit ini terhadap masyarakat," kata Andreas.
Dengan dimulainya vaksinasi dengue di Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan angka kasus demam berdarah di wilayah tersebut dapat menurun secara signifikan.
Program ini juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional dan memberikan perlindungan lebih baik kepada kelompok rentan, terutama anak-anak.