Kata Peneliti BRIN dan Pengamat Politik soal HUT ke-80 RI Tak Digelar di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan HUT ke-80 RI digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti tahun lalu. Alasannya, infrastruktur di sana belum memadai untuk menggelar acara kenegaraan.

“Jadi kami konsentrasi pembangunan. Ya (karena infrastruktur belum selesai),” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, 17 Juli 2025.

IKN Bukan Prioritas Prabowo

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai keputusan Prabowo untuk menggelar perayaan HUT RI di Jakarta masih didorong oleh pertimbangan politik, mengingat status IKN sebagai ibu kota negara belum sepenuhnya definitif.

Meskipun telah ada Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ, secara kelembagaan dan formal, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur belum benar-benar terealisasi. “Ini bisa dimaknai juga bahwa Jakarta masih absah sebagai ibu kota RI,” Kamis, 17 Juli 2025.

Siti berpendapat, sejak awal IKN tidak menjadi fokus utama Prabowo. Hal ini terlihat dari tidak dicantumkannya IKN dalam delapan agenda besar atau Asta Cita milik Prabowo. Ia menyebut Prabowo lebih menekankan pada tiga target utama, yakni kemandirian pangan, energi, dan hilirisasi.

Meskipun dalam kampanye Pemilu 2024 terdapat narasi keberlanjutan, Prabowo dinilai lebih menonjolkan program-program prioritas versinya sendiri yang dianggap lebih mendesak bagi kebutuhan masyarakat. 

“APBN belum mencukupi membangun IKN yang tergolong proyek mercusuar,” kata dia. Karena itu, Siti mewajarkan bila IKN tidak menjadi prioritas. "Artinya, baik secara politik maupun ekonomi, IKN blm dinilai urgent dan signifikan."

Dugaan Disebabkan Efisiensi

Dosen politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, menduga alasan efisiensi menjadi pertimbangan Prabowo tidak menggelar perayaan HUT RI di IKN. Menurut dia, apa pun bentuk acaranya, pelaksanaan upacara di IKN pasti memerlukan anggaran besar.

Ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur di IKN belum sepenuhnya selesai karena masih dalam proses. Adi menilai ada kesan bahwa pemerintah saat ini tidak terlalu menjadikan IKN sebagai prioritas utama, meskipun proyek tersebut tetap berjalan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menyebut Prabowo tampak lebih menitikberatkan pada program-program unggulan seperti penyediaan makan bergizi gratis, sekolah tanpa biaya, dan penguatan koperasi di desa.

“IKN terus dilanjutkan. Itu terbukti dengan alokasi anggaran yang ada. Tapi tak terlampau agresif seperti periode Jokowi,” katanya.

Dalam pernyataan resmi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 2028 yang mencapai Rp 48,8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis tahap kedua, yang menargetkan IKN menjadi pusat pemerintahan nasional pada 2028.

Sementara untuk 2026, pagu indikatif Otorita IKN ditetapkan sebesar Rp 5,05 triliun. Namun Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun. Tambahan ini dimaksudkan untuk mendukung kelanjutan proyek kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) dan pembangunan infrastruktur baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pengajuan penambahan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025. “Pagu indikatifnya baru 5 sehingga kita membutuhkan 16,13,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa, 8 Juli 2025.