Kepala BKN Ungkap Lima Alasan 1.967 CPNS Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan lima alasan terbanyak seribuan calon aparatur sipil negara (CASN) yang lolos seleksi memutuskan mengundurkan diri. BKN mencatat ada 1.967 pelamar CPNS mundur karena kebijakan optimalisasi.

Zudan berujar, faktor pertama pelamar mengundurkan diri karena domisili yang jauh dari posisi penempatan. "Kedua, tidak ada izin keluarga," kata dia saat dikonfirmasi, pada Senin, 28 April 2025.

Sebagian pelamar juga mempertimbangkan kondisi kesehatan orang tua. Alasan lain, ujar Zudan, ada CASN yang memilih melanjutkan studi magister maupun doktor. "Kemudian, (ada juga) oleh instansinya dianggap mengundurkan diri," kata dia.

BKN mencatat terdapat 16.167 pelamar yang masuk melalui jalur optimalisasi. Dari daftar itu, sebanyak 1.967 orang atau 12 persen memutuskan mengundurkan diri.

Zudan berujar, optimalisasi itu bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan formasi. "Artinya, 16.167 (pelamar) pada mulanya tidak lulus, tapi kemudian kami menempatkan pada formasi-formasi yang kosong, yang tidak ada pelamarnya," ujar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, adanya ribuan pelamar CASN yang mundur menunjukkan proses rekrutmen yang dilakukan selama ini masih terdapat celah. Dia mengatakan perlu adanya evaluasi secara menyeluruh dari pemerintah perihal sistem rekrutmen CASN.

Puan menyatakan pemerintah sudah seharusnya melakukan rekrutmen yang menyesuaikan perkembangan zaman. "Kalau masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur," kata Puan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 26 April 2025.

Menurut Puan, penyusunan formasi dan penempatan akhir harus direncanakan dengan matang dan strategis. Dia mengatakan, fenomena mundurnya ribuan CASN akan menjadi perhatian serius dari legislatif.

Dia mengkhawatirkan bila sistem rekrutmen ASN tidak dievaluasi, dapat berpengaruh pada pelayanan publik. "Kami tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi," ucap politikus PDIP ini.