Polemik soal Rencana Dedi Mulyadi Hapus PR untuk Siswa

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menghapus pekerjaan rumah atau PR untuk siswa. Dedi mengatakan penghapusan PR itu untuk menanggapi kekhawatiran sejumlah siswa yang merasa jam malam bisa menghambat aktivitas belajar, termasuk menyelesaikan PR.

Dedi mengatakan aturan tersebut untuk tahun ajaran baru 2025/2026. “Saya sudah minta Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran. Anak-anak tidak membawa beban pembelajaran ke rumah dalam bentuk PR,” kata dia kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 4 Juni 2025.

Mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, itu mengatakan seluruh pembelajaran harus diselesaikan di sekolah. Di rumah, anak-anak didorong beristirahat, membantu orang tua, atau membaca buku. “Nanti bacaan mereka dites oleh guru. Tidak ada lagi belajar kelompok di rumah,” ujarnya.

Dia menambahkan kebijakan penghapusan PR bukan hal baru. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi juga menerapkan kebijakan penghapusan PR. Menurut dia, PR seharusnya benar-benar pekerjaan rumah, seperti menyapu rumah, berberes rumah, atau membantu orang tua memasak. Menurut dia, PR tidak boleh diartikan sebagai tugas sekolah yang dibawa pulang.

Lebih lanjut, Dedi mengklaim telah bekerja sama dengan sekitar 600 psikolog anak dalam merumuskan kebijakan ini. Dia juga akan melakukan survei statistik dan evaluasi psikologis terhadap siswa setelah kebijakan diterapkan. “Semuanya ilmiah kok. Sudah mempertimbangkan aspek psikologi dan grafologi anak,” katanya.

Rencana Dedi Mulyadi yang akan menghapus PR untuk siswa itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Wamendikdasmen: Pemberian PR Ranahnya Pendidik

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan pemberian PR bagi anak didik adalah ranahnya para pendidik.

“Ya, itu (pemberian PR) sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan pendidik ya,” kata Atip di kampus UPI Bandung pada Senin, 9 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Atip mengatakan pemerintah daerah memang memiliki ruang menyusun kebijakan pendidikan, tetapi harus tetap berpijak pada regulasi yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Menurut dia, hal ini penting dilakukan karena pendidikan dasar dan menengah berada dalam kerangka kebijakan nasional yang telah diatur dalam undang-undang untuk dikerjasamakan dan menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Dia menjelaskan keberadaan PR juga bukan hal yang bisa diputuskan secara seragam dari atas atau dari pemerintah pusat. Sebab, kata Atip, tiap daerah, tiap sekolah, serta setiap pelajaran memiliki karakter yang berbeda dan harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa.

“Soal perlu atau tidaknya PR, itu sebenarnya sangat tergantung pada kondisi masing-masing satuan pendidikan. Karena proses belajar di tiap sekolah bisa berbeda, maka guru sebagai pendidik yang paling memahami kebutuhan siswanya,” tuturnya.

P2G: Dedi Mulyadi Tak Bisa Serta-merta Hapus PR Sekolah

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan perlu penegasan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penghapusan PR sekolah. Dia menjelaskan, secara esensi, PR adalah tugas yang diberikan guru di luar jam pelajaran sekolah. 

Iman menuturkan banyak sekolah melarang pemberian tugas dalam bentuk isian soal atau mencatat ulang. Namun dia mengatakan, jika PR yang dimaksud adalah tugas mengerjakan proyek atau penelitian di luar sekolah, tentu tidak bisa dilarang. 

“Kalau PR yang dimaksud demikian, ini menurut saya tidak bisa dilarang karena ini berkaitan dengan interaksi siswa dengan dunia luar, dengan masyarakat,” kata Iman pada Ahad, 8 Juni 2025.

Dia menyebutkan proyek dan penelitian di luar sekolah bertujuan meningkatkan kemampuan bakat dan minat siswa. Tugas ini juga bertujuan mengasah kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan dunia luar. 

“Apalagi, dalam kurikulum ada proyek profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diperhatikan dan diperjelas PR yang dimaksud seperti apa,” ujarnya.

DPR Setuju Siswa Jabar Tanpa PR, tetapi Bukan Tanpa Edukasi

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan setuju dengan kebijakan tidak memberikan PR kepada siswa di Jawa Barat, tetapi bukan meninggalkannya tanpa edukasi. Menurut dia, tidak diberikannya PR pada siswa bakal memberikan kesempatan pada siswa memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas lain di luar kegiatan belajar-mengajar formal.

“Jadi anak-anak juga perlu waktu untuk melakukan hal lain yang tidak terkait langsung dengan sekolah itu. Tapi bukan berarti tidak ada edukasi di rumahnya,” kata Hetifah di Bandung, Senin.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan hal ini menjadi tantangan juga bagi orang tua agar menciptakan edukasi di rumah. Karenanya, dia menilai pihak sekolah bisa memberikan tugas bukan pada muridnya tapi ke orang tua siswanya.

“Di sini tantangannya, bisa tidak orang tua mengisi waktu. Ya, mungkin harus diberi tugas pada orang tuanya bukan ke anaknya,” ujarnya.

JPPI Sebut Penghapusan PR Adalah Kebijakan Gimik Dedi Mulyadi

Adapun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan penghapusan PR bagi siswa adalah kebijakan gimik Dedi Mulyadi. “Sulit membedakan apakah ini kebijakan strategis yang matang atau sekadar upaya menarik perhatian dan menjadi viral,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Tempo pada Rabu, 4 Juni 2025.

Ubaid mengatakan prosedur pengambilan kebijakan memiliki sejumlah panduan terutama di bidang pendidikan. Menurut dia, seharusnya suatu kebijakan dihasilkan dari kajian ilmiah dan berlandaskan data-data faktual. Namun, dalam kebijakan ini, Ubaid melihat Dedi cenderung tergesa-gesa dan mengabaikan aspek penyusunan prosedur kebijakan secara layak.

Akibatnya, dia menyebutkan kebijakan ini muncul tiba-tiba tanpa kajian yang mumpuni. “Ketika kebijakan dirumuskan tergesa-gesa dan narasinya mirip gimik, esensi pemerintahan yang baik dan pengambilan keputusan yang matang hilang,” kata Ubaid.

Dia menekankan pemerintah perlu melibatkan publik ketika menyusun aturan. Seharusnya, kata dia, Dedi meminta pandangan dari guru, orang tua, hingga pakar sebelum memutuskan pemberlakukan penghapusan PR bagi siswa. Ubaid menilai kebijakan ini adalah respons sesaat Dedi dalam menghadapi konsekuensi aturan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat.

Sehingga, Ubaid masih menyangsikan efektivitas penghapusan PR terhadap hasil belajar para siswa. “Jika tujuannya optimalisasi belajar, bagaimana korelasinya dengan kualitas guru, kurikulum, dan asesmen? Semuanya harus terintegrasi,” ucapnya. 

Ubaid pun mewanti-wanti kebijakan Dedi harus diterapkan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik agar masyarakat bisa menilai langsung.

Dinda Shabrina, Eka Yudha Saputra, Dian Rahma Fika, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Urgensi Prabowo Merombak Kabinetnya