Penjelasan Mendagri Soal Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumatara Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan empat pulau kecil di Samudera Hindia, masuk wilayah Sumatera Utara. Empat pulau tersebut, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, telah menjadi sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara selama puluhan tahun.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang diterbitkan pada 25 April 2025, Tito menetapkan empat pulau tersebut kini secara resmi berada dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara. 

Terkait dengan empat pulau yang disengketakan, Tito menjelaskan bahwa batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diteliti oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat, sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah Sumatera Utara. "Keputusan ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak," katanya.

Namun, batas lautnya masih belum menemui titik temu. Karena tidak ada kesepakatan, kewenangan pengambilan keputusan diserahkan kepada pemerintah pusat, kata Tito.

Menurut dia, keputusan tersebut telah melalui kajian letak geografis dan keputusan lintas instansi. "Kami memahami kalau ada pihak yang tidak puas. Tapi kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke PTUN. Silakan saja," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Juni 2025.

Tito menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan hanya terjadi antara Aceh dan Sumut. Ia menjelaskan bahwa penyelesaian batas wilayah sangat penting karena menyangkut kepastian hukum, penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), tata ruang, dan perencanaan pembangunan.

Jika batas tidak jelas, kata Tito, pembangunan di wilayah sengketa bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau satu wilayah membangun, padahal status lahannya masuk dalam sengketa, itu bisa jadi masalah hukum. Batas wilayah harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi ke depannya,” katanya.