TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai menyalurkan tambahan bantuan sosial (bansos) sembako pada Juni 2025 lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan bansos tambahan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi untuk masyarakat prasejahtera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami luncurkan penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), sebesar Rp 200 ribu untuk dua bulan, Juni dan Juli,” kata Gus Ipul dikutip dari keterangan resmi Kemensos pada Rabu, 11 Juni 2025.
Tambahan bansos itu menyasar sekitar 18,3 juta keluarga, yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima BPNT. Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya meredakan tekanan ekonomi rumah tangga miskin, tetapi juga memperkuat daya beli dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara, penyaluran bansos reguler triwulan II masih berlangsung. Hingga pertengahan Juni, proses distribusi telah menjangkau 95,5 persen dari total 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Sisanya, sekitar 805 ribu KPM—termasuk 654 ribu penerima PKH—masih dalam proses pembukaan rekening kolektif.
Gus Ipul juga menegaskan komitmen Kemensos dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Warga kini bisa menyampaikan keberatan atau mengajukan sanggahan melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos, yang datanya diperbarui secara berkala tiap tiga bulan. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi salah sasaran yang kerap menjadi kritik publik.
“Ini bentuk partisipasi publik yang kami dorong supaya bansos lebih akurat dan tepat sasaran,” kata dia.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut penyaluran bansos kali ini menjadi bagian dari masa transisi data. Pemerintah tengah beralih dari penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Langkah ini diambil untuk merespons temuan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran di masa lalu.
Menanggapi isu yang menyebutkan adanya pengalihan anggaran bansos ke program sekolah rakyat, Gus Ipul membantah. Ia menyebut presiden justru menambah alokasi bansos melalui skema penebalan bantuan. “Presiden merintahkan dari awal agar anggaran bansos tidak dikurangi, bahkan ditambah. Yang penting buat kita, bansos lebih tepat sasaran,” ujarnya.