TEMPO.CO, Jakarta - Deretan peristiwa politik dan sosial mencuat di panggung nasional pada pekan kedua Juni ini. Di antara berita yang paling banyak dibaca adalah berita mengenai munculnya narasi positif yang melawan tagar save Raja Ampat di aplikasi X.
Kemudian ada pula berita tentang kekhawatiran mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) atas diubahnya Fakultas Teknik Pertanian menjadi Sekolah Teknik, hingga keputusan Presiden Prabowo untuk mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat, Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut tiga pemberitaan terpopuler pada Selasa, 10 Juni 2025 di nasional yang dirangkum Tempo:
Narasi Positif Lawan Tagar Save Raja Ampat Muncul di X. Ini Penjelasan Drone Emprit
Pemantau percakapan di media sosial, Drone Emprit, memaparkan data mengenai Raja Ampat di X. Peneliti Drone Emprit Rizal Nova Mujahid mengatakan, sejak 1 Juni hingga 9 Juni 2025, Drone Emprit menemukan ada 20 ribu unggahan yang menyebut narasi terkait Raja Ampat. "Sentimen positifnya mencapai 17 persen," kata Rizal kepada Tempo, Senin, 9 Juni 2025.
Sentimen positif yang dimaksud Rizal, ialah terkait dengan unggahan akun-akun yang memberikan narasi positif terhadap kondisi di Raja Ampat. Narasi ini menjadi narasi kontra dari gerakan #saverajaampat yang menolak aktivitas penambangan nikel di lokasi tersebut.
Rizal menjelaskan, narasi positif tersebut diidentifikasi dengan memasukan kata kunci kerusakan alam di Raja Ampat adalah hoaks, serta pernyataan Gubernur Papua Barat yang menyebut air di Raja Ampat masih biru. Sentimen positif itu, kata dia, memang masih cenderung kecil jumlahnya dari percakapan dengan sentimen negatif di X yang mencapai 80 persen.
Sentimen negatif yang dimaksud, ialah unggahan akun yang mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Narasi ini digaungkan di media sosial melalui gerakan #saverajaampat. "Tetapi, menurut kami angka 17 persen ini sudah cukup besar dalam konteks sentimen positif di media sosial," ujar Rizal.
Berita selengkapnya baca di sini.
Kekhawatiran Mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian IPB yang Berubah Jadi Sekolah Teknik
Mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian IPB University meminta pihak rektorat dan dekanat lebih transparan dan mengedepankan dialog ihwal kebijakan mengubah fakultas itu menjadi sekolah teknik.
Faiz, seorang mahasiswa mengatakan selama ini mahasiswa tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan perubahan nama Fakultas Teknik Pertanian menjadi sekolah teknik. "Saya pribadi enggak ada masalah karena memang prodi saya sendiri sudah teknik. Tapi kan kasihan yang anak prodi Teknologi Pangan," kata dia kepada Tempo di Aula IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juni 2025.
Mahasiswa prodi Teknologi Pangan Caesa khawatir atas perubahan nama fakultasnya itu. Sejak masuk, Caesa ingin mendalami soal teknologi pangan, khususnya yang berkaitan dengan inovasi pangan.
Namun, setelah ada perubahan mendadak dan tanpa dialog dengan mahasiswa, Caesa khawatir materi kuliah yang harusnya didalami oleh teknologi pangan, justru berganti arah menjadi teknik pangan.
Baca selengkapnya di sini.
Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat
Pemerintah mencabut empat izin usaha tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah memantik kritikan publik.
Setidaknya ada lima perusahaan yang menggarap tambang di kepulauan Raja Ampat. Mereka antara lain PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Raja Ampat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan empat perusahaan yang dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.
“Alasan pencabutan atas penyelidikan LHK karena melanggar aturan lingkungan. Yang kedua kawasan perusahaan ini kita masuk kawasan geopark,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan alasan kontrak karya PT GAG tidak dicabut karena jauh dari kawasan geopark. Kendati PT GAG tidak dicabut, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengawasi ketat operasinya. Baca selengkapnya di sini.