Kata Bahlil Ihwal Tambang Nikel di Raja Ampat

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan atau IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Selasa, 10 Juni 2025. Perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Sementara PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi.

Penerbitan IUP ditengarai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahlil enggan berkomentar saat ditanya adanya pelanggaran atas aturan tersebut.

Dia hanya menjawab PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi karena pemerintah menilai perusahaan ini telah melakukan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

“Tadi kalian sudah lihat foto-fotonya itu. Alhamdulillah sesuai dengan Amdal. Sehingga karena itu juga adalah bagian dari aset negara selama kami awasi betul. Arahan Bapak Presiden kami harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Aktivitas tambang di Raja Ampat ramai dibicarakan setelah Greenpeace Indonesia dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat menyampaikan protes keras. Mereka menuding kegiatan tambang nikel di lima pulau kecil, termasuk Gag, Kawe, Manuran, Manyaifun, dan Batang Pele, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Analisis Greenpeace menyebutkan lebih dari 500 hektare hutan telah rusak akibat penambangan dan sedimentasi dari kegiatan tersebut mengancam terumbu karang serta kehidupan bawah laut. Bahkan, dalam video yang dirilis Greenpeace, terlihat adanya pembukaan lahan di tengah pulau yang diduga sebagai lokasi tambang aktif.

Berikut sederet pernyataan Bahlil berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat yang dituding melanggar aturan tersebut.

IUP di Raja Ampat Terbit Sebelum Rezim Jokowi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menampik keterlibatan rezim Presiden Joko Widodo dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahlil mengatakan empat IUP perusahaan dan satu perusahaan dengan Kontrak Karya yang beroperasi di Raja Ampat diterbitkan jauh sebelum Jokowi berkuasa. 

“Yang empat IUP yang kami cabut itu kan keluar 2004-2006 masih rezim undang-undang izinnya dari (pemerintah) daerah,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Sedangkan, lanjut Bahlil, PT Gag Nikel sudah menandatangani Kontrak Karya sejak tahun 1998 atau masih zaman Orde Baru. “Jadi enggak ada sama sekali (keterkaitan Jokowi),” ucap Bahlil. 

Alasan Izin PT Gag Nikel Tidak Dicabut

Bahlil mengatakan akan memperketat pengawasan terhadap PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat. Saat ini, anak perusahaan PT Antam itu adalah satu-satunya pemegang izin tambang di kawasan tersebut setelah pemerintah mencabut empat IUP milik perusahaan lainnya yang tersebar di sejumlah pulau.

“Sekalipun PT Gag tidak ikut dicabut, atas perintah Presiden, kami akan melakukan pengawasan khusus terhadap pelaksanaannya,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dia juga memastikan evaluasi terhadap analisis masalah dampak lingkungan di Pulau Gag juga diperketat. “Soal reklamasi juga harus ketat. Tidak boleh ada kerusakan terhadap terumbu karang. Jadi kami akan mengawasi ketat segala kegiatan pertambangan PT Gag di Raja Ampat,” ujarnya.

Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat Dilakukan sejak Januari 2025

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengklaim proses evaluasi IUP di Raja Ampat bukan baru saja dilakukan. Dia mengatakan upaya penertiban terhadap aktivitas tambang di wilayah tersebut sudah berlangsung sejak awal 2025.

“Evaluasi sudah kami lakukan sejak Januari 2025, tak lama setelah Peraturan Presiden Nomor 5 Tentang Penertiban Kawasan Hutan disahkan,” katanya.

Bahlil mengatakan Perpres tersebut merupakan landasan pemerintah mencabut izin tambang yang tidak sesuai dengan aturan. Sejak pelantikan kabinet pada Oktober 2024, ESDM langsung bergerak cepat untuk menjalankan mandat tersebut.

Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Terbit sebelum Bahlil Jadi Menteri

Sebelumnya, Bahlil mengatakan IUP nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diterbitkan sebelum dia menjabat sebagai menteri. Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024.

“Perlu saya tegaskan, saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjadi Ketua Umum HIPMI dan belum masuk kabinet,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat, 6 Juni 2025.

Bahlil mengatakan PT Gag Nikel adalah perusahaan pemegang Kontrak Karya Generasi VII Nomor B53/Pres/I/1998. Kontrak ini ditandatangani sejak 19 Januari 1998 oleh presiden saat itu. Izin usaha terbit pada 2017 dan tambang mulai beroperasi setahun berikutnya.

Tambang Nikel di Raja Ampat Cukup Jauh dari Piaynemo

Dalam keterangan yang sama, Bahlil menyebutkan aktivitas tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat tidak berada di kawasan konservasi. Dia mengatakan lokasi tambang berada di Pulau Gag, yang berjarak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo yang merupakan ikon wisata Raja Ampat.

“Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” kata Bahlil.

Nandito Putra, Eka Yudha Saputra, dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Mendagri Izinkan Rapat di Hotel dan Restoran, Ini Respons Pemda