DPR Ingatkan Pemborosan Anggaran Ihwal Pembentukkan Batalyon Teritorial Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi bidang Pertahanan DPR Oleh Soleh meminta Panglima TNI untuk memperhatikan betul dampak beban dari rencana dibentuknya Batalyon Teritorial Pembangunan. Dia mengingatkan, rencana menambah jumlah prajurit dalam skala besar harus didasari atas kebutuhan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan satuan teritorial yang ada saat ini.

"Jangan sampai struktur baru ini menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran," kata Oleh dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 11 Juni 2025.

Karenanya, kata dia, DPR akan segera memanggil Panglima TNI guna membahas lebih dalam ihwal rencana pembentukkan Batalyon Teritorial Pembangunan sebelum rencana ini diimplementasikan.

Nantinya, Oleh mengatakan, bahasan akan berfokus pada dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan. Tujuannya, untuk mendukung rencana penguatan TNI didasari atas pertimbangan yang objektif dan tepat sesuai kebutuhan pertahanan negara.

"Supaya tidak bersifat seremonial, tapi memang berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan geopolitik, pertahanan, dan efisiensi anggaran," ujar politikus Partai Keadilan Bangsa itu.

Pada 4 Juni lalu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan instansinya tengah merencanakan perekrutan calon tantama dalam sekala besar.

Rekrutmen bagi golongan paling bawah di TNI itu dipersiapkan untuk mengisi pos tugas di bidang ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan. Bukan untuk urusan pertempuran. Wahyu menargetkan perekrutan 24 ribu calon tantama yang akan ditugaskan menjadi bagian Batalyon Teritorial Pembangunan ini.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana pembentukan Batalyon ini. Perwakilan koalisi Muhammad Isnur mengatakan, rekrutmen besar ini tak sejalan dengan tugas dan fungsi TNI.

"TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang, sebagai alat pertahanan negara. Bukan untuk mengurusi urusan lain di luar perang," kata Isnur.

Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie mengatakan, pembentukkan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan dalih dalam menerapkan militerisme ke dalam ruang sipil atas nama kesejahteraan dan pembangunan.

Menurut dia, retorika pembangunan yang digunakan dalam rencana ini tidak dapat menyamarkan realitas, bahwa militer tengah berupaya memperluas peran dan pengaruhnya ke ranah yang bukan wewenangnya.

"Pembentukkan Batalyon Teritorial Pembangunan mengakibatkan distorsi fungsi pertahanan," kata Ikhsan.