Dorong Solusi Konkret, Komisi A DPRD DKI Jakarta Soroti Masalah Tawuran

INFO NASIONAL - Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIKJ) 2023, tercatat 35 persen remaja Jakarta terlibat tawuran. Para pelaku tawuran mengaku tidak punya aktivitas produktif usai belajar sekolah. Di sisi lain, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 15,5 persen pemuda Jakarta usia 16–30 tahun tidak bekerja, tidak mengecap pendidikan, atau pelatihan.

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta pun prihatin terhadap kasus tawuran yang meresahkan masyarakat. Edukasi kepada generasi muda dan penguatan peran keluarga serta lingkungan menjadi fokus perhatian guna menciptakan Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, diperlukan penguatan program antisipasi dan penanganan. Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Tawuran. Hal itu diungkapkan Inggard usai rapat bersama eksekutif membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026, beberapa waktu lalu.

Inggard berpendapat, penanganan ketertiban umum dan hal yang bertentangan dengan hukum bisa dioptimalisasi dengan pembentukan Satgas Anti Tawuran. Satgas tersebut dapat terwujud dengan koordinasi antara Pemprov DKI, kepolisian dan TNI. "Nah, itu semua harus terintegrasi menciptakan satgas-satgas," kata Inggard.

Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kevin Wu mengatakan, pemberdayaan pemuda dapat menjadi satu di antara upaya Pemprov DKI Jakarta mengatasi kasus tawuran. Seperti memperluas Jakarta Youth Creative Hub yang bisa menjadi ruang nyaman dan efisien bagi anak-anak muda yang ingin berkreasi. Ia menilai, kalangan pemuda merupakan kelompok rentan dan mudah terpapar kekerasan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Kevin, dapat memperkuat revitalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang bisa berfungsi sebagai pusat edukasi dan pelatihan vokasi bagi para generasi muda di Jakarta. "Ini menunjukkan bahwa pengangguran muda dan minimnya ruang ekspresi adalah akar masalah," tutur Kevin.

Ia juga berharap literasi digital menjadi kurikulum wajib di sekolah. Terutama di wilayah rawan, seperti Jakarta Timur yang menyumbang 45 persen kasus tawuran sepanjang 2023. Sebab, ditemukan modus baru yang membuat tawuran di Jakarta tak pernah selesai. Seperti para pelaku yang tawuran mengumbar tantangan kepada calon lawan lewat media sosial.

"Di sisi lain, perlu replikasi program ‘Siber Patriot’ di 50 sekolah Jakarta yang sukses menurunkan perundungan siber 25 persen, dengan menambah target menjadi 200 sekolah pada 2025," tambah Kevin.

Tak hanya itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Subki, mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang inovatif dalam mencegah aksi tawuran lewat pendekatan berbasis keagamaan dan penyaluran hobi seperti olahraga.

"Optimalisasi lembaga dan tokoh-tokoh agama juga harus diperhatikan bahwa mereka banyak terlibat dalam pembinaan masyarakat. Termasuk penyaluran selera dan aspirasi hobi dan sejenisnya itu sangat bagus," kata Subki. "Mungkin bisa digelar (kegiatan/lomba-red) panjat tebing atau naik-naik gunung. Jadi semua ada solusinya.” (*)