Prabowo Akan Terbitkan Inpres Rehabilitasi Banjir Sumatera

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menerbitkan instruksi presiden atau inpres yang mengatur rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah terdampak bencana banjir Sumatera. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah sedang merampungkan aturan tersebut pada akhir pekan ini, Ahad, 7 Desember 2025.

"Instruksi itu ditujukan kepada beberapa menteri, kepala lembaga, serta gubernur, bupati, dan wali kota," kata Bambang saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 6 Desember 2025. 

Menurut Bambang, presiden akan meneken inpres rekonstruksi dan rehabilitasi pada Senin atau Selasa, 8 atau 9 Desember 2025. Isi aturan itu di antaranya meliputi perbaikan dan lembangunan hunian rumah masyarakat yang rusak. Selain itu, pemerintah akan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik.

Fase rehabilitasi dan rekonstruksi akan menandai berakhirnya masa tanggap darurat bencana. Sebelumnya, pemerintah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera pada Kamis, 27 November 2025. 

Meski aturan mengenai perbaikan dan pemulihan akan segera terbit, Bambang mengatakan pemerintah dapat memperpanjang masa tanggap darurat. "Tergantung situasi di lapangan," ujarnya. 

Bencana banjir dan tanah longsor menyapu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sejak Rabu, 26 November 2026. Mala itu menyebabkan lebih dari 800 orang meninggal. 

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus bercerita sejumlah kepala lembaga dan menteri menyoal kebutuhan anggaran untuk penanganan dan pemulihan di daerah bencana. "Khususnya dana operasional," kata Lasarus saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Desember 2025. 

Alokasi anggaran untuk beberapa kementerian dan lembaga, kata Lasarus, turun dibandingkan tahun sebelumnya, atau pada 2024. Pada awal 2025, pemerintah melakukan pemotongan anggaran di hampir seluruh institusi. Tak terkecuali kementerian dan lembaga yang mengurusi kebencanaan. 

Karena itu, Lasarus menjelaskan, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran secara internal untuk memenuhi kebutuhan bencana di Sumatera. "Secara verbal, saya sudah menyetujui realokasi anggaran antarkedeputian," ucap Lasarus.