Ketua PBNU: Rapat Pleno Syuriyah Tidak Sah karena Gus Yahya Masih Ketum

KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla mengatakan rapat pleno yang digelar Rais Aam atau Syuriyah PBNU tidak sah karena Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya masih sah menjabat ketua umum.

Menurut Ulil, Yahya Cholil masih ketua umum PBNU berdasarkan mandat Muktamar NU di Lampung. Ia juga mengatakan sampai saat ini belum ada pencabutan mandat atas Yahya oleh muktamar. 

“Rapat pleno sah jika dipimipin secara ‘dwi tunggal’ oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” kata Ulil kepada Tempo, Ahad, 7 Desember 2025. 

Ulil menuturkan, apabila dwi tunggal ini dipisahkan, rapat pleno tidak sah dan tidak memiliki legitimasi secara aturan organisasi atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 

PBNU kepengurusan Yahya Cholil juga akan menggelar rapat pleno pada 11 Desember 2025 di kantor pusat PBNU di Jakarta Pusat. 

Ulil mengatakan ada tiga agenda yang akan dibahas dalam pleno nanti, yakni evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan penanggulangan bencana. Saat ditanya apakah pleno membahas perombakan organisasi, Ulil mengatakan belum ada rencana pembahasan perubahan struktur. 

Sebelumnya, PBNU jajaran Syuriah akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum PBNU untuk menggantikan Gus Yahya yang telah dipecat pada Selasa, 9 Desember 2025. Rapat ini akan dihadiri oleh unsur kepengurusan PBNU, yaitu Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU.

Ketua PBNU Mohammad Mukri mengatakan rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi.

Mukri menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU adalah keputusan final dan mengikat. Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU. “Insyaa Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” kata Mukri, Jumat, 5 Desember 2025, dikutip dari keterangan tertulisnya.