Kekerasan Seksual Guru Besar UGM, Rektor Diminta Pastikan Independensi Tim Pemeriksa

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meminta Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan anggota tim pemeriksa pelanggaran disiplin kepegawaian guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edy Meiyanto dalam kasus kekerasan seksual bekerja secara independen.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin itu berhubungan dengan status kepegawaian Edy sebagai aparatur sipil negara. Rektor UGM telah memecat pelaku setelah terbukti bersalah. Pelaku melanggar kode etik dosen dan Pasal 3 Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM.

Pimpinan UGM, kata Chatarina telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus tersebut untuk memastikan tidak ada keberatan terhadap penunjukan anggota tim pemeriksa di lingkungan kampus. Penunjukan tim itu menurutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai aturan itu kewenangan kementerian bersifat terbatas terhadap kampus sehingga semua anggota tim berasal dari UGM. 

Dalam proses pencopotan status ASN, kementerian mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94. Chatarina menargetkan tim pemeriksa UGM selesai bekerja sebelum pekan keempat April 2025. “Kami harap sebelum akhir April sudah ada keputusan,” kata Chatarina. 

Sebelumnya, Sekretaris Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Andi Sandi Antonius mengatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Togar Simatupang sejak 26 Maret telah mengeluarkan surat pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin setelah UGM mengajukan tim itu. Surat itu merujuk pada keputusan menteri. 

Andi menyebutkan pihak Rektorat UGM merespons surat kementerian dan mendiskusikannya pada hari pertama pegawai negeri sipil masuk kantor setelah libur lebaran. Dia menjelaskan proses pembentukan tim pemeriksa melalui surat keputusan rektor. Setelah itu, tim pemeriksa bekerja dan menyampaikan hasilnya kepada rektor. Lalu rektor menyampaikan hasil rekomendasi tim pemeriksa ke kementerian. 

Tim yang dibentuk melalui surat keputusan rektor beranggotakan atasan Edy yakni dekan atau ketua departemen, direktorat sumber daya manusia, dan satuan pengawas internal. Menurut Andi, rekomendasi pencabutan status sebagai aparatur sipil negara maupun gelar profesor ada pada Kementerian Pendidikan Tinggi. 

Andi belum menyebutkan durasi waktu tim pemeriksa bekerja dan waktu penyampaian hasil rekomendasi. “Saya belum bisa sampaikan waktunya,” ujarnya. 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menaruh perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Fakultas Farmasi itu. Belasan korban terduga kekerasan seksual meminta kementerian bersikap tegas, memberikan sanksi berupa pencopotan status pelaku sebagai aparatur sipil negara. 

Pemecatan sebagai dosen UGM itu, kata korban melegakan karena mereka tidak ingin korban semakin bertambah di Fakultas Farmasi. Para alumni Fakultas Farmasi yang menjadi korban menyambut baik pemecatan itu. Sebagian, kata dia mengekspresikannya dengan mengunggah pemberitaan media massa di akun media sosial mereka. “Kami merasa kuat karena banyak dukungan dari luar UGM dan ramai,” katanya. 

Sebagian korban menurut dia kini menunggu kepastian sanksi pencabutan status PNS. Lewat pencopotan status PNS itu, korban berharap menimbulkan efek jera pelaku dan membatasi peluangnya menyasar korban lainnya. 

Tempo dua kali mendatangi rumah Edy Meiyanto di kawasan Minomartani, Sleman untuk meminta konfirmasi mengenai tuduhan para korban. Namun, tak ada satu pun penghuni rumah muncul membukakan pintu. Tempo mengirimkan surat permohonan wawancara ke rumahnya. Edy juga tak membalas pesan permintaan wawancara yang dikirim ke nomor teleponnya.