DPRD DKI Jakarta Perkuat Upaya Tekan Stunting Anak

INFO NASIONAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting pada anak, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Dukungan penuh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang menilai penanggulangan stunting harus menjadi agenda prioritas hingga ke tingkat paling bawah masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyoroti pentingnya kerja maksimal dari Pemprov dalam menangani masalah stunting. Menurutnya, penanganan ini harus menyentuh akar persoalan, mulai dari kesadaran orang tua hingga faktor lingkungan yang tidak sehat.

"Kita akan terus lebih kencang lagi dalam penanganan stunting. Ini bukan hanya program pemerintah daerah, tapi juga merupakan bagian dari program nasional yang harus dilaksanakan secara serius," ujar Ima Mahdiah.

Ima menjelaskan bahwa stunting tidak hanya disebabkan oleh kondisi pasca-kelahiran, tetapi juga sejak masa kehamilan. Kurangnya kepedulian orang tua untuk memeriksakan kandungan secara rutin menjadi salah satu faktor penyebab. Tak hanya itu, lingkungan kumuh, keterbatasan akses air bersih, serta tidak tersedianya fasilitas sanitasi seperti septic tank turut berkontribusi terhadap tingginya kasus stunting.

"Ke depan, kita minta Posyandu, Posbindu, RT, dan RW lebih peduli terhadap kondisi warga sekitar. Jangan sampai ada anak yang terkena stunting tanpa penanganan hanya karena tidak terdata," tegas Ima.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 17,6 persen. Jakarta Utara menjadi wilayah dengan angka tertinggi, yakni 19,7 persen, disusul Jakarta Pusat sebesar 19,1 persen, Kepulauan Seribu 18,6 persen, Jakarta Barat 17,1 persen, Jakarta Timur 16,8 persen, dan Jakarta Selatan 16,6 persen.

Melihat kondisi tersebut, Ima mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait pentingnya deteksi dini dan penanganan stunting. Ia menyoroti masih adanya masyarakat yang enggan melapor atau membawa anaknya ke Posyandu karena rasa malu.

"Ada warga yang malu membawa anak ke Posyandu karena takut dikira tidak mampu atau tak tahu malu. Padahal ini justru penting agar anak mendapat penanganan yang tepat. Jadi mungkin perlu sosialisasi lebih masif lagi ke bawah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa kasus stunting dan kemiskinan ekstrem di Jakarta menjadi dua fokus utama Pemprov untuk ditangani secara serius dan maksimal.

"Sebetulnya harus bisa ditekan, cuma karakteristik masyarakat di sini pendekatannya harus spesifik. Tidak bisa disamakan seperti di daerah lain," ujar Rano Karno.

Berdasarkan hasil pemetaan Pemprov DKI, beberapa wilayah di Jakarta masih mencatat angka stunting dan kemiskinan ekstrem yang tinggi. Meskipun secara umum kondisi Jakarta lebih baik dibandingkan daerah lain, namun disparitas antarwilayah tetap menjadi tantangan besar yang harus diatasi.

"Jadi intinya, stunting akan terus menjadi fokus utama kita. Kita tidak boleh lengah karena dampaknya sangat panjang bagi kualitas generasi muda Jakarta," kata dia.

Dengan kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan masyarakat, diharapkan penanganan stunting di Jakarta tidak hanya menjadi program jangka pendek, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan menuju kota yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan sosial.(*)