Prancis dan Inggris akan Akui Kedaulatan Palestina, Prabowo Perlu Apresiasi dengan Terbuka

Aktvis demokrasi yang juga Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan.(Antara/dok.MI)

PERDANA Menteri Keir Starmer telah mengumumkan langkah dramatis bahwa pemerintah Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri perangnya di Gaza dan berkomitmen pada proses perdamaian yang sejati.

Sikap London itu dibuat menyusul Presiden Emmanuel Macron yang telah lebih dulu menyatakan Paris akan mengakui negara Palestina.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menyebut pengakuan Prancis dan Inggris terhadap kedaulatan Palestina sebagai langkah yang tepat dalam mewujudkan solusi dua negara dengan damai. Syahganda berpendapat langkah tegas Macron dan Starmer itu harus apresiasi, dan Presiden Prabowo Subianto perlu mengekspresikan penghargaan positif itu secara terbuka.

Israel telah mengutuk keras kebijakan Prancis dan Inggris, menyebut pengakuan terhadap negara Palestina yang berdaulat merupakan langkah yang justru memberi legitimasi kepada kelompok-kelompok teroris yang dianggap mengancam publik Israel.

Namun baik Starmer maupun Macron menjelaskan harapan mereka untuk mengakui kedaulatan Palestina diambil demi memberi solusi terhadap pentingnya penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, dan memberi akses dukungan kemanusiaan yang aman untuk warga Palestina, terutama di Gaza.

“Kebijakan yang diambil negara Prancis dan Inggris mencerminkan kebijakan yang mendahulukan peri kemanusiaan, berpihak pada hak asasi manusia Palestina yang selama ini dilanggar oleh israel. Klaim Israel yang menyebut bahwa pengakuan terhadap kedaulatan Palestina adalah bentuk dukungan terhadap kelompok teroris, tidak berdasar dan menyesatkan. Pengakuan ini justru merupakan upaya mendorong solusi damai dan keadilan bagi rakyat Palestina,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Kamis (31/7).

Efek Domino?

Sejumlah negara anggota Uni Eropa masih belum memberikan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Palestina, meskipun secara politik mendukung solusi dua negara. Meski demikian, kata Syahganada, tekanan dari masyarakat sipil, parlemen, dan perkembangan geopolitik terbaru — termasuk langkah Prancis dan potensi dukungan Inggris — semakin memperkuat desakan terhadap negara-negara tersebut untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam mendukung keadilan dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Pengakuan Prancis dan Inggris sebagai negara utama di Eropa dan NATO dinilai dapat memicu efek domino di antara negara-negara Eropa lainnya.

Syahganda juga mengingatkan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam politik luar negerinya. Itu sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Karenanya, rencana pengakuan negara Prancis dan Inggris terhadap kedaulatan Palestina dapat menjadi angin segar untuk mewujudkan perdamaian bagi masyarakat di Palestina, khususnya warga Gaza yang selama ini terus mengalami pembantaian oleh Israel, dan ini membuka peluang bagi negara Eropa lainnya untuk mengikuti langkah Inggris dan Prancis untuk mengakui kedaulatan Palestina,” tandas Syahganda. (B-3)