Yang Perlu Diketahui soal Penulisan Ulang Sejarah Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan proyek ini ditargetkan rampung dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Melibatkan 100 Sejarawan

Fadli menyebut lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi tengah dilibatkan dalam proyek ini. Mereka ditugaskan menulis, merevisi, hingga menyunting isi buku berdasarkan kajian ilmiah. Buku sejarah yang selama ini jadi acuan, seperti Sejarah Nasional Indonesia (1980-an) dan Indonesia dalam Arus Sejarah (2012), akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan versi baru. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kementerian Kebudayaan menunjuk tiga sejarawan untuk menyusun kerangka konsepnya. Mereka adalah Susanto Zuhdi, Singgih Tri Sulistiyono, dan Jajat Burhanudin. Targetnya sepuluh jilid buku rampung dan terbit pada 17 Agustus 2025 yang bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Isi dari Draft Naskah

Adapun sepuluh jilid dari draft awal kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia yang didapat Tempo di antaranya berisi:

Rencana revisi naskah sejarah itu meliputi perjalanan panjang masyarakat Nusantara sejak awal mula peradaban hingga era pasca-Reformasi. Penulisan ulang ini nantinya akan dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan yang berkolaborasi dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI. 

Sejarah Disesuaikan dengan Temuan Baru

Kementerian Kebudayaan beralasan bahwa penulisan ulang ini dilakukan untuk menyesuaikan sejarah nasional dengan temuan-temuan akademik terkini, termasuk disertasi dan tesis sejarawan muda. Salah satu fokus utama revisi adalah masa prasejarah. Temuan-temuan arkeologis terbaru menunjukkan bahwa sejarah peradaban di wilayah Indonesia jauh lebih tua daripada yang selama ini diajarkan.

Selain itu, MSI juga mendorong peninjauan ulang terhadap masa kolonial. Ketua Umum MSI Agus Mulyana menegaskan bahwa narasi “350 tahun dijajah” tidak berlaku merata. "Tidak semua daerah 350 tahun, tetapi kekuasaan VOC atau Belanda itu berproses. Aceh saja, ini contoh, tahun 1920-an bahkan tahun 1930-an Aceh itu belum ditaklukkan, artinya tidak dijajah. Ini saya kira perlu interpretasi ulang juga, bahwa kita ini bukan bangsa yang kalah," ujar Agus. Pembaruan, kata dia, juga akan menyentuh periodisasi sejarah hingga era pemerintahan Prabowo Subianto.

Belum Ada Diskusi dengan DPR

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mengaku belum pernah membahas secara teknis maupun substantif ihwal rencana revisi naskah sejarah Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak kementerian yang dipimpin Fadli Zon itu segera memberikan penjelasan menyeluruh mengenai proyek penulisan ulang sejarah nasional.

Senada dengan Hetifah, anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, juga menyatakan belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah terkait proyek tersebut. “Hari ini dapat kami sampaikan bahwa kami belum pernah menerima satu dokumen resmi pun dalam bentuk apa pun,” kata Mercy. Ia menuturkan, informasi mengenai proyek revisi naskah sejarah sejauh ini hanya diperoleh dari pemberitaan media massa dan unggahan media sosial Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Mendapat Penolakan dari AKSI 

Langkah pemerintah ini langsung mendapat penolakan dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), yang terdiri dari akademisi lintas bidang, aktivis hak asasi manusia, hingga pegiat arsip. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi X DPR, Senin, 19 Mei 2025, mereka menyampaikan penolakan secara terbuka.

Dinda Shabrina, ANTARA, Ihsan Reliubun, dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.