Rekrutmen Guru dan Siswa Sekolah Rakyat Dibuka Bulan ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memastikan rekrutmen tenaga pendidik atau guru untuk Sekolah Rakyat akan dibuka bulan ini bersamaan dengan penerimaan siswa dan siswi yang akan bersekolah di lembaga tersebut. Ia menyebut semua proses rekrutmen itu ditargetkan akan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai pada pada Juli mendatang.

“Ya ini proses Insya allah diharapkan di April ini, targetnya Mei tuntas,” kata Saifullah saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025. 

Saifullah mengatakan ada 53 sekolah rakyat yang siap dibuka di tahun ajaran 2025/2026. Beberapa di antaranya berada di Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Kalimantan, Aceh, hingga Papua. 

Ia mengungkap semua mekanisme penerimaan guru hingga kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat itu akan disepakati oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial pada siang ini, Rabu, 9 April 2025.  “Hari ini nanti kita akan ketemu Kementerian PU di sini. Kira-kira nanti jam 12 siang ini. Kita juga akan lakukan koordinasi dengan Satgas Kurikulum dan Rekrutmen Guru-Siswa itu,” kata Saifullah. 

Menurut Saifullah, guru yang akan direkrut menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat akan diambil dari pengajar yang sudah mendapatkan sertifikasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka nantinya akan dikontrak khusus melalui kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Alasan pemerintah tidak menempatkan ASN atau PPPK di Sekolah Rakyat karena para pegawai dengan status itu rata-rata sudah bertugas di daerah. “Nah umumnya juga daerah itu kekurangan guru. Jadi tentu prioritas kami adalah tidak mengganggu guru-guru yang sudah bertugas di kampungnya,” kata Saifullah. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 200 Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya akan menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Nantinya, seluruh kebutuhan sekolah murid Sekolah Rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya 100 persen akan ditanggung oleh negara.

Adapun pproses rekrutmen peserta didik, pemerintah akan memanfaatkan integrasi antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Siswa yang berhak masuk sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 (kategori paling miskin), yang tidak terdata di Dapodik.

“Kalau mereka tidak terdata dalam dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” ujar Saifullah.

Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.