Industri Sawit Indonesia setelah Kebijakan Tarif Trump

(MI/Seno)

MASA depan industri sawit Indonesia sungguh tragis. Belum selesai bernapas dari urusan 'kebun sawit masuk hutan', industri sawit harus menghadapi kebijakan tarif resiprokal 32% dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Bahwa kebijakan tarif Trump itu berdampak sangat besar pada kinerja perekonomian Indonesia, utamanya sektor pangan dan pertanian, sebagian besar telah diketahui secara luas. Bursa saham dunia jatuh secara serentak, termasuk bursa saham Indonesia. Nilai tukar rupiah langsung melemah, melampaui Rp17.200 per dolar AS, bahkan dikhawatirkan terus memburuk jika cadangan devisa Indonesia telah semakin menipis.

Pangsa ekspor minyak sawit Indonesia ke AS dan produk turunannya pada 2024 tercatat US$ 1,3 miliar (4,9% dari total ekspor ke AS). Pangsa ekspor minyak sawit mentah (CPO) ini merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan pangsa ekspor komoditas pangan-pertanian lainnya.

Namun, pangsa ekspor CPO ke AS ini hanya 6,7%, cukup kecil jika dibandingkan dengan pangsa ekspor CPO ke negara lain di dunia.

Pangsa ekspor CPO terbesar ialah ke pasar India (19,9%), disusul Tiongkok (15,9%), Pakistan (5,6%), dan AS. Negara tujuan ekspor negara lain masih cukup kecil, yaitu Mesir 3,5%, Malaysia 3,0%, Vietnam 2,5%, Spanyol 2,6%, dan Myanmar 2,3%.

Artikel ini membahas kinerja ekonomi dan masa depan industri sawit Indonesia yang menghadapi tantangan internal dan eksternal pasar ekspor yang semakin rumit.

Sebelum kebijakan tarif resiprokal Trump, kinerja industri sawit Indonesia mengalami kontraksi cukup signifikan. Masyarakat umum dan pejabat tinggi seakan tidak terlalu peduli terhadap dinamika industri sawit Indonesia yang tidak hanya ditanggung oleh pelaku usaha swasta besar, tetapi juga petani dan pekebun kelapa sawit kecil di seluruh pelosok Indonesia.

KINERJA INDUSTRI SAWIT

Kontraksi kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada 2024 yang cukup dalam tentu di luar dugaan karena iklim yang sudah mulai bersahabat setelah lepas dari kekeringan ekstrem El-Nino pada 2023. Para analis dan pelaku pasar mulai merasakan sesuatu yang kurang beres sejak memasuki awal 2024, apalagi bertepatan dengan tahun politik pemilihan umum, pemilihan presiden, anggota legislatif, dan pemilihan gubernur dan kepala daerah serentak.

Produksi minyak sawit mentah (CPO) 2024 tercatat 45,3 juta ton atau mengalami penurunan 5,6% dari produksi 48 juta ton pada 2023. Penurunan produksi ini disebabkan oleh stagnasi peningkatan produktivitas, baik dari perusahaan besar, maupun dari kebun kelapa sawit rakyat.

Dengan kebijakan B40, alokasi produksi CPO untuk bahan baku industri biofuel dan industri nonpangan lain akan meningkat secara signifikan.

Pada 2024, alokasi produksi CPO untuk konsumsi dalam negeri meningkat dari 19,4 juta ton menjadi 21, 3 juta ton atau terjadi peningkatan sebesar 5,22%. Sebanyak 12,1 juta ton (57,8%) dari konsumsi dalam negeri tersebut dipergunakan untuk produksi biofuel, sedangkan 9,2 juta ton sisanya (42,2%) dipergunakan untuk produksi pangan.

Sejak era kebijakan B35 pada 2024, kinerja ekspor CPO telah turun drastis, baik karena produksi minyak sawit dalam negeri yang menurun maupun karena pasar sawit global yang tidak stabil karena dinamika minyak nabati lain: minyak kedelai, minyak kanola, bunga matahari, dll.

Volume ekspor minyak sawit mentah CPO pada 2024 tercatat 24 juta ton atau turun sebesar 16,1% dari volume ekspor 28,6 juta ton pada 2023. Nilai ekspor CPO pada 2024 menapai US$27,76 miliar atau sekitar Rp440 triliun atau turun sebesar 3,42% jika dibandingkan dengan nilai ekspor US$30,32 miliar atau sekitar Rp463 triliun.

Penurunan ini terjadi pada semua jenis produk industri sawit, kecuali oleokimia. Penurunan penerimaan ekspor pada saat harga CPO FOB (free on board) mengalami kenaikan di pasar global tentu merupakan pukulan berat bagi industri kelapa sawit nasional, yang sebenarnya menyerap tenaga cukup besar, yaitu 16,2 juta orang.

Penurunan ekspor CPO pada 2024 cukup besar terjadi untuk tujuan Tiongkok sebesar 2,38 juta ton dan India 1,13 juta ton sebagai pangsa pasar ekspor sawit Indonesia terbesar. Penurunan ekspor untuk tujuan ekspor Bangladesh, Malaysia, AS, dan Uni Eropa juga terjadi walaupun dalam jumlah lebih kecil.

Kini, setelah ekspor sawit ke AS dikenai tarif resiprokal 32% dan pemerintah bertekad tidak akan melakukan retaliasi, pelaku usaha industri sawit dan petani sawit yang harus berputar otak menghadapi ketidakpastian global tersebut.

Pasar eskpor minyak sawit Indonesia sebenarnya memperoleh momentum positif setelah panel sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa (UE) telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia. Setelah menunggu cukup lama, WTO akhirnya mengambil keptusan tegas bahwa UE telah berlaku tidak adil dalam perdagangan internasional yang merugikan minyak sawit dan biofuel Indonesia.

Sejak 2020, Indonesia telah mengajukan kepada WTO atas kebijakan UE tentang renewable energy directives (RED) II yang melarang biodiesel dari CPO asal Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa karena dituduh telah menyebabkan deforestasi. UE memang menggunakan segala macam cara, bahkan sangat diskriminatif, untuk melindungi industri biodiesel domestiknya masuknya biodiesel dari beberapa negara di dunia, termasuk dari Indonesia.

UE juga mengeluarkan kebijakan baru European union deforestation regulation (EUDR) yang juga diskriminatif terhadap tujuh komoditas: kakao, karet, kayu, kelapa sawit, kopi, kedelai, dan binatang ternak yang mulai berlaku pada awal 2026.

Kemenangan Indonesia pada Panel Sengketa WTO bermakna bahwa biodiesel Indonesia yang berbasis CPO seharusnya boleh masuk ke UE dan bersaing dengan industri biodiesel mereka yang berbasis minyak rapa (kanola), minyak kedelai, minyak bunga matahari, dll.

KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI B40

Pemerintahan Kabinet Merah Putih telah mencanangkan kebijakan B40, yaitu penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% mulai berlaku per 1 Januari 2025. Kebijakan mandatori campuran 40% biodiesel itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 341/2024 dan berlaku untuk semua sektor, baik public service obligation (PSO) maupun non-PSO.

Setelah menganggap berhasil melaksanakan kebijakan B30 dan B35, stratregi kebijakan transisi energi B40 dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi minyak bumi, menurunkan emisi karbon, serta mengurangi impor minyak solar. Tujuan berikutnya ialah untuk membuka lapangan kerja baru dan mendorong dampak positif bagi perekonomian.

Kebijakan transisi energi B40 telah tertuang dalam Kepmen ESDM 341.K/EK.01/ MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40%.

Di dalam kebijakan tersebut, alokasi B40 ditetapkan sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan PSO, dan 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO. Penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) menyalurkan biodiesel, 2 BU BBM mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pertama, pelaku usaha industri sawit perlu terus didorong dan difasilitasi untuk berunding dan menyelesaikan kontrak dagang yang telah disepakati sebelumnya. Pemerintah dan dunia usaha dibantu akademisi perlu terus-menerus melakukan diplomasi, berunding dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR/United States Trade Representatives) baik secara langsung maupun melalui atase perdagangan, atase pertanian, dan segenap jajaran Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Indonesia di segenap kota di AS.

Kedua, di dalam negeri, peningkatan produksi minyak sawit dalam negeri untuk mendorong ekspor CPO dan produk turunan lainnya melalui perbaikan produktivitas kelapa sawit, baik pada kebun sawit swasta, maupun pada kebun sawit rakyat. Pendampingan memadai kepada pekebun rakyat, pemberian insentif dalam mengakses pembiayaan dan teknologi produksi modern.

Ketiga, percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) melalui kemitraan dengan memberikan kepastian hukum, bagi bagi kebun sawit swasta yang bermitra dengan petani, maupun bagi petani sawit swadaya. Penyederhanaan prosedur untuk memperoleh rekomendasi teknis dari sinas setempat bagi petani dan kebun sawit swasta tentang status lahan sawit yang tidak berada dalam kawasan hutan.

Keempat, evaluasi berkala tent...