Soal Usul Pemakzulan Gibran, PKS: Kami Menghormati Dinamika Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Al Muzzammil Yusuf menanggapi surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI ihwal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI ke MPR dan DPR. Al Muzzamil mengatakan usul dari para pensiunan tentara itu merupakan cerminan negara demokrasi.

Apalagi, kata dia, inisiator usulan tersebut merupakan purnawirawan TNI yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada," kata Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS di Jakarta pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Menurut dia, PKS bekerja sebagai partai dan anggota dewan secara konstitusional. Al Muzzammil mengatakan sejauh semua hal berlangsung secara konstitusional, PKS baru akan terlibat di dalamnya.

Meski demikian, PKS berharap dan berdoa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia. Muzzammil mengatakan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan kegembiraan 280 juta rakyat Indonesia, yang PKS juga berada di dalamnya.

"Kami semua berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan," kata dia.

Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR dan MPR perihal usul pemakzulan Gibran. Surat bertarikh 26 Mei 2025 tersebut ditujukan kepada Ketua MPR periode 2024-2029 dan Ketua DPR periode 2024-2029.

Surat tersebut antara lain ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengklaim belum memonitor surat dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. "Saya belum masuk kantor karena mau libur lebaran (Idul Adha)," kata dia seusai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat, 6 Juni 2025.

Dalam keterangan sebelumnya, Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan satu paket pasangan yang dipilih lewat pemilihan presiden (pilpres) 2024. Dia berujar, Prabowo dan Gibran telah dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan tersebut sah secara konstitusional.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengklaim belum membaca surat dari para pensiunan perwira tinggi TNI itu. Dasco mengatakan meski tengah reses, ia tetap ke kantor untuk menandatangani surat-surat, namun belum menemukan surat dari Forum Purnawirawan TNI itu di mejanya.

"Ya belum, bagaimana menanggapi," kata dia.

Menurut dia, surat tersebut masih berada di Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dan belum diteruskan ke Pimpinan DPR RI. Saat dia di kompleks parlemen, dia pun belum bertemu dengan Sekjen DPR RI.