Sikap PDIP Soal Usul Penghapusan Pilkada Langsung Cak Imin

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung seperti saat ini. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) pun angkat bicara atas usulan tersebut.

Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa usulan Cak Imin bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. "Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 24 Juli 2025. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu berujar pembahasan tentang penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun, ia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut. 

Ditemui terpisah, Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan bahwa partai banteng menolak usulan Cak Imin. Komarudin menjelaskan bahwa PDIP menjunjung tinggi sistem demokrasi terbuka yang memberi rakyat kewenangan untuk memilih langsung kepala daerahnya. 

Anggota Komisi II DPR itu menilai jika kepala daerah dipilih langsung oleh pemerintah pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka praktik berdemokrasi mengalami kemunduran. "Kalau kita mengubah konstitusi untuk pemilihan langsung ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju (lalu) mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?" ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis. 

Komarudin menyebut PDIP memiliki sikap yang sama sejak di akhir masa kepemimpinan Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono. Kendati begitu, ia juga menyatakan bahwa Cak Imin berhak mengajukan usulan itu. 

Berbeda halnya dengan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia PDIP Said Abdullah yang menunjukkan kehati-hatian dalam merespons usulan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung. Said Abdullah menuturkan PDIP akan mengkaji rekomendasi itu secara mendalam. 

"Yang dikaji itu bukan sekadar outcome berapa bupati akan kami dapat. Tapi yang akan kami kaji adalah bagaimana proses-proses dulu ketika kita reformasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis. "Apa sih suasana kebatinan ketika merumuskan tentang pemilihan kepala daerah," ucap Ketua Badan Anggaran DPR itu. 

Menurut Said PDIP tidak akan terburu-buru untuk mengambil sikap. Terutama karena PDIP sendiri pernah mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ia mengklaim PDIP perlu waktu untuk menakar bagaimana proses penentuan regulasi dalam pemilihan kepala daerah yang saat ini berlaku dan pertimbangan lain dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.

Sebelumnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar ingin mengubah ketentuan pemilihan kepala daerah di Indonesia. “Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin dalam acara Peringatan Hari Lahir Ke-27 PKB di Jakarta Convention Center, Gelora, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini menyampaikan usulan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang juga menghadiri acara PKB. Cak Imin meyakini perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo.

Cak Imin mengusulkan, ke depan, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Opsi penggantinya ada dua. “Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air,” ucap dia.

Dia mengklaim pilkada langsung membuat pembangunan di daerah tersendat. Dia menyebutkan ada beberapa kepala daerah dari partainya yang mengeluh karena proses konsolidasi politik di daerah menjadi lambat. “Akibat proses politik yang terlalu panjang,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama wacana pilkada tidak langsung mengemuka. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung peluang perubahan sistem pilkada oleh DPRD. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Prabowo mengatakan, jika pilkada cukup dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.