Serba-serbi Surat Tuntutan Pemakzulan Gibran

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (FPP TNI) telah mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani (MPR) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Salah satu isinya adalah tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Alasan Surat Tuntutan

Anggota FPP TNI Mayor Jenderal (Purn) Soenarko mengatakan tuntutan pemakzulan Gibran merupakan aspirasi yang tidak hanya berasal dari FPP TNI, namun juga masyarakat sipil. Alasannya, Gibran dinilai tak laik menjadi seorang Wakil Presiden. "Dia melakukan pelanggaran dalam proses pencalonan," kata Soenarko melalui pesan singkat, Rabu, 4 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

FPP TNI juga menilai mantan Wali Kota Solo itu masih minim kapasitas dan pengalaman untuk menjabat sebagai Wakil Presiden. "Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini," kata Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio dalam surat tersebut.

Dugaan Korupsi dan Akun Fufufafa

Dugaan keterkaitan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufufafa juga dimasukkan dalam argumentasi hukum para pensiunan tentara tersebut. Mereka juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2022 silam. "Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.

Tidak Bisa Langsung Diproses

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan surat FPP TNI ihwal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tak bisa langsung diproses. "Hemat saya, kalau disampaikan DPR sudah menerima suratnya, itu tidak ujug-ujug diproses," kata Said di komplek Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025.

Ia pun meminta agar isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dikesampingkan terlebih dahulu lantaran dinilai tak memiliki kepentingan mendesak. Menurut dia, suara publik di DPR juga masih cenderung asing dengan kata pemakzulan. Apalagi, kondisi objektif yang semestinya dihadapi adalah terkait tantangan politik ke depan, bukan soal pemakzulan.

Belum Tentu Dibahas MPR

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan surat yang dikirim FPP TNI ihwal pemakzulan Gibran belum tentu dibahas pimpinan MPR. 

Menurut dia, pertimbangan penting tidaknya sebuah surat didasarkan pada identitas lembaga pengirim. Bambang menyebut MPR akan segera merespon surat-surat yang berasal dari institusi resmi seperti lembaga negara dan kementerian.

Sulit Terlaksana

Peneliti Politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan tuntutan FPP TNI untuk memakzulkan Gibran melalui jalur politik di DPR memang tepat secara mekanisme. Namun, kata dia, upaya tersebut akan menemukan banyak kendala dalam prosesnya. Sebab, selain prosesnya yang panjang, sikap politik DPR akan amat menentukan bagaimana tindak lanjut tuntutan ini. "Yang jadi persoalan utama, fraksi partai di DPR adalah mayoritas partai pendukung Gibran," kata Usep.

Andi Adam Faturahman dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.