Samarinda Siap Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat

INFO NASIONAL - Pemerintah Kota Samarinda kembali menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif prioritas Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat melakukan pertemuan strategis bersama Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Salahuddin Yahya, serta Kepala Satgas Sarpras Sekolah Rakyat, di Anjungan Karangmumus, pada Selasa, 27 Mei 2025.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda beserta jajaran terkait, perwakilan Tim Wali Amanat Program (TWAP), serta Dinas Sosial Kota Samarinda. Pada kesempatan itu, Wali Kota Andi Harun menegaskan kesiapan Pemerintah Kota untuk memenuhi seluruh kebutuhan teknis guna mendukung kelancaran pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

“Pokoknya dibantu apa pun, secara teknis kami siap penuhi,” ujar Andi Harun. Pernyataan ini menunjukkan komitmen serius Pemkot Samarinda dalam mengakselerasi upaya memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu di daerahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Salahuddin Yahya, menambahkan bahwa hasil koordinasi dengan Menteri Sosial menunjukkan bahwa Samarinda sudah dinilai siap untuk melaksanakan program ini. Menurutnya, kontribusi Samarinda terhadap program Sekolah Rakyat bahkan sangat signifikan dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Saya dan Pak Menteri sudah memastikan bahwa Samarinda siap. Ini penting karena Sekolah Rakyat adalah salah satu program prioritas Presiden yang harus kita sukseskan bersama, dan kontribusi Samarinda sangat besar,” ujar Salahuddin Yahya.

Sebagai satu-satunya daerah di Kalimantan Timur yang mendapat kepercayaan untuk menjadi pelaksana program Sekolah Rakyat tahun 2025, Samarinda mendapat sorotan istimewa dari pemerintah pusat. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dengan mengutamakan akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan.(*)