Rincian Respons Berbagai Kalangan Soal Peluang Hubungan Diplomatik RI dan Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang pengakuan terhadap Israel menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada 28 Mei 2025, saat jumpa pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara tersebut terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

“Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kami siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pendekatan Solusi Dua Negara (Two-State Solution) adalah satu-satunya jalan yang memungkinkan bagi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik, dan menjamin hak Israel sebagai negara berdaulat bila Palestina telah merdeka.

Berikut ini rangkuman ragam tanggapan dari berbagai tokoh dan lembaga soal pernyataan tersebut:

1. Kementerian Luar Negeri: Bukan Pernyataan Baru
Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicaranya, Rolliansyah Soemirat alias Roy, menyatakan bahwa pernyataan Prabowo sejatinya bukan hal baru. Posisi Indonesia sejak lama jelas: pengakuan terhadap Israel hanya akan terjadi jika Israel mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

"Selama ini posisi indonesia jelas, bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan dilakukan apabila sudah ada pengakuan Israel terhadap Palestina," kata Roy secara tertulis saat dikonfirmasi Tempo melalui WhatsApp, Rabu, 28 Mei 2025.

2. Wakil Ketua MPR RI: Tidak Cukup Hanya Akui Palestina
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, memberikan tanggapan kritis. Menurutnya, pengakuan Israel terhadap Palestina saja belum cukup untuk membuka jalan bagi hubungan diplomatik.

“Ada banyak persoalan yang harus dituntaskan, termasuk pengosongan wilayah pendudukan ilegal dan penangkapan Netanyahu dan Gallant atas tuduhan genosida,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa solusi dua negara harus disertai dengan penarikan penuh militer Israel dari tanah Palestina dan jaminan bahwa Palestina tidak akan menjadi negara boneka.

3. Ketua DPD: Hal yang Realistis
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung rencana pemerintah yang ingin mengakui Israel sebagai negara demi kemerdekaan Palestina. Sultan mengatakan syarat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Israel untuk mengakui Palestina adalah hal yang realistis.

"Saya kira mempertahankan Palestina sebagai sebuah negara adalah urgent di tengah peningkatan eskalasi dan agresi Israel saat ini. Bahkan jika harus dibayar dengan pengakuan atas eksistensi Israel sebagai sebuah negara," ujar Sultan dalam keterangan resmi pada Jumat, 30 Mei 2025.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Dukungan untuk Palestina Harus Prioritas
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, merespons ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina memperoleh kemerdekaan. 

Sudarnoto mengatakan bahwa lembaganya dapat memahami pernyataan Prabowo tersebut. Menurut Sudarnoto, dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas karena sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan.

"Jika Israel tidak lagi menjajah–semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas–maka tidak ada lagi alasan indonesia untuk membenci Israel," kata Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya, Rabu malam, 27 Mei 2025.