Reaksi atas Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

ISU reshuffle atau perombakan kabinet santer terdengar setelah Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menyingkirkan pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada undang-undang dari pemerintahannya. Prabowo juga mengingatkan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam amanatnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025. Awalnya, dia menyindir sikap para elite bangsa yang memegang jabatan penting wakil rakyat. Sebab, dia masih melihat terlalu banyak korupsi dan manipulasi di tubuh pemerintahan.

Prabowo mewanti-wanti jangan menganggap negara tidak ada dan bisa dibohongi. Dia pun berjanji akan menindak mereka yang menyelewengkan jabatannya.

“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak,” kata Prabowo.

Dia mengatakan semua penyelewengan dan kebocoran harus berhenti dan semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum diberhentikan. “Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan korupsi, manipulasi, dan penipuan,” kata dia.

Pernyataan Prabowo tersebut kemudian memunculkan isu reshuffle kabinet. Berikut tanggapan sejumlah kalangan mengenai isu prombakan Kabinet Merah Putih tersebut.

Hasan Nasbi Sebut Isu Reshuffle Hanya Spekulasi Masyarakat

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan isu perombakan atau reshuffle kabinet hanya spekulasi masyarakat. Menurut dia, hanya Presiden Prabowo Subianto yang berhak menentukan reshuffle kabinet Merah Putih. “Orang yang di luar nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut dia, Prabowo dapat melakukan reshuffle kapan saja. Selama Prabowo belum mengumumkan, isu perombakan kabinet hanya aspirasi dari masyarakat. “Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi,” kata dia.

Dia menuturkan Prabowo memiliki penilaian yang objektif dan menyeluruh untuk melakukan reshuffle. Penilaian melihat dari kelebihan dan kekurangan kabinet.

Hasan mengatakan perombakan kabinet berpeluang terjadi. Namun dia kembali menegaskan, Prabowo yang menentukan siapa yang terkena perombakan dan kapan waktunya.

Ahmad Muzani Belum Mendengar soal Rencana Reshuffle Kabinet

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden. Mengenai kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, dia mengaku belum mendengar soal rencana itu.

“Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani kepada wartawan usai menghadiri upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi pidato Prabowo di acara tersebut, Muzani menilai peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, tetapi juga kepada lembaga perwakilan rakyat.

“Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Soal Reshuffle Kabinet, PKS Hormati Hak Prerogatif Presiden

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf bersama jajaran pengurus PKS menegaskan pihaknya akan menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo dalam penunjukan menteri atau perombakan kabinet.

“Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Juni 2025.

Dia menyebutkan Presiden tentu akan mengevaluasi kinerja para menteri di kabinetnya. Para menteri tersebut adalah pelaksana dari program-program yang disusun oleh Presiden Prabowo sehingga kesuksesan pemerintahan Presiden tentu sangat bergantung pada kinerja para menterinya.

“Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti, dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Al Muzammil mengatakan partai-partai koalisi pendukung pemerintah juga akan membahas soal isu perombakan kabinet. Namun dia menegaskan pembahasannya dengan penghormatan penuh terhadap hak prerogatif Presiden.

Menkes Soal Reshuffle Kabinet: Tanya Presiden Ya

Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi isu perombakan kabinet yang belakangan santer terdengar. Menurut dia, yang memiliki hak melakukan kocok ulang kabinet adalah Presiden Prabowo.

Dia pun mengklaim tidak mengetahui dirinya akan terkena reshuffle atau tidak. “Wah, itu itu haknya presiden. Tanya presiden ya,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.

Saat itu, Budi baru selesai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan selama 3 jam. Budi mengaku tidak ditegur dalam pertemuan itu. “Kami justru dikasih minum air kelapa, dikasih sampai dua gelas,” kata dia.

Eka Yudha Saputra, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kontroversi Usul Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran