Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah dengan Tone Positif

KEMENTERIAN Kebudayaan sedang menyusun ulang sejarah Indonesia. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan tone yang lebih positif.

“Tone kita adalah tone yang lebih positif, karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah, pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Ahad, 1 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Fadli menuturkan pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.

“Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucapnya.

Di sisi lain, Menbud meminta masyarakat tidak khawatir karena penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum, termasuk sejarawan.

Fadli Zon: Kami Ingin Menonjolkan Pencapaian, Prestasi, dan Peristiwa

Fadli Zon menjelaskan tone positif yang dimaksud adalah tidak ingin mencari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lalu.

“Di masa-masa itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kami ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, dan peristiwa pada zaman itu,” kata Fadli saat ditemui setelah salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Juni 2025.

Fadli juga menyebutkan alasannya menggunakan tone positif dalam penulisan ulang sejarah adalah untuk mempersatukan bangsa. “Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah belah bangsa?” ujarnya.

Dia juga meminta publik tidak khawatir soal hasil dari penulisan ulang sejarah itu. Fadli mengatakan yang dilibatkan dalam penulisan ulang sejarah ialah sejarawan yang ahli di bidangnya.

Menurut dia, justru masyarakat perlu khawatir apabila sejarah ditulis oleh aktivis. “Aktivis punya perspektifnya masing-masing,” kata dia.

Lebih lanjut, kata Fadli, sejarah juga tak bisa ditulis oleh politikus. “Tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas. Kan, ini negeri demokrasi,” ucapnya.

Menteri HAM Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan Tone Positif

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan mendukung gagasan Fadli Zon perihal penulisan ulang sejarah, khususnya berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, dengan narasi atau tone yang lebih positif.

Pigai mengatakan penulisan ulang sejarah dengan tone positif bukan berarti menulis sejarah yang sesuai dengan keinginan pihak tertentu saja, melainkan menuliskan sejarah secara apa adanya.

“Itu artinya tidak bermaksud mempositifkan semua peristiwa. Semua peristiwa itu kan up and down, ada titik tertentu baik, titik tertentu jelek, tapi ketika kita menulis fakta peristiwa apa adanya, itu yang namanya tone positif,” tutur Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut dia, sejarah Indonesia selama ini masih dalam perdebatan, ada pihak yang menerima maupun menolak suatu peristiwa. Karena itu, pemerintah perlu menulis ulang sejarah bangsa.

“Yang dimaksud tone positif adalah data, fakta, informasi atas perjalanan sejarah bangsa diungkap apa adanya. Tapi kan teman-teman wartawan atau masyarakat memaknai tone positif itu sesuai dengan keinginan pemerintah. Emang pemerintah keinginannya apa? Kan enggak juga,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kabinet pemerintahan, Pigai memastikan Kementerian HAM akan terlibat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia untuk mengontrol kebenaran peristiwa yang ditulis. Dalam hal ini, dia menyoroti perihal keadilan dan ketidakadilan.

“Kalau kami lebih kepada mengontrol kebenaran peristiwa. Itu soal justice (keadilan). Ketika ada peristiwa tertentu yang ditutupi, itu injustice (ketidakadilan). Peristiwa itu diungkap secara fakta, apa adanya, itu justice,” katanya.

Respons DPR Soal Penulisan Ulang Sejarah dengan Tone Positif

Adapun Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan komisinya telah menyampaikan kritik dan keberatan dari masyarakat soal proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Kemenbud hendak menulis ulang naskah sejarah Indonesia dengan tone positif. 

Dia menilai Komisi X DPR telah mengakomodasi sejumlah catatan kritis itu lewat rapat kerja bersama Kementerian Kebudayaan. Sehingga dia mengembalikan keputusan akhir kepada pemerintah. “Biarkan teman-teman memperbaiki proses penulisannya. Kita tunggu ya,” ujarnya saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 6 Juni 2025.

Hetifah berujar pemerintah juga telah merespons keberatan masyarakat dengan memberikan penjelasan dan klarifikasi. Dia menilai pemerintah telah menampung masukan dari masyarakat dan tidak bermaksud buruk dalam menyortir peristiwa-peristiwa masa lalu yang ditulis ulang. 

Dia juga mengatakan tak tahu apa detail dua peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang akan dimuat dalam naskah baru sejarah. Sehingga politikus Golkar itu enggan mengomentari lebih jauh.

Hetifah menuturkan akan mencermati dahulu bagaimana perkembangan penulisan ulang sejarah tersebut sebelum berkomentar. “Maksudnya juga supaya tidak ada kegaduhan,” tuturnya.

PDIP Ingatkan Penulisan Ulang Sejarah Benar-benar Berdasarkan Fakta

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

“Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ahad, 1 Juni 2025.

Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

“Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” ucapnya.

Dia menyinggung soal perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.

Peringatan Hari Lahir Pancasila, kata dia, sempat dihentikan setelah Presiden Pertama RI Sukarno wafat pada 1970. Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. “Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.

Aktivis hingga Akademisi Buka Petisi Tolak Penulisan Ulang Sejarah

Akademisi, ahli, aktivis, dan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak penulisan ulang sejarah secara tunggal yang sedang digarap pemerintah. Mereka menilai penulisan ulang sejarah itu bisa membungkam kebenaran.

Menurut AKSI, negara tidak berhak memberi tafsir tunggal atas sejarah. AKSI juga menilai sejarah seharusnya memberi ruang setara bagi mereka yang dimarjinalkan di masyarakat. Penolakan AKSI ini juga telah disampaikan saat melakukan audiensi dengan Komisi X DPR pada 19 Mei 2025.

“Pelanggaran berat HAM masa lalu harus terus diungkap kebenarannya, disuarakan, diingat; dan ‘sejarah resmi’ dapat digunakan menutupi dosa masa lalu, peristiwa yang kelam berisiko terulang kembali,” kata AKSI dalam keterangan yang diterima Tempo pada Senin, 2 Juni 2025.

Kelompok ini mendorong agar sejarah harus ditulis secara terbuka dan berkeadilan. AKSI mengajak masyarakat berpartisipasi melalui sebuah petisi yang bisa dibuka dalam tautan sebagai berikut: https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/kampanye/petisi-aksi/

AKSI mencakup puluhan tokoh termasuk mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, guru besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, Direktur Lab4 Jaleswari Primowardhani, hingga Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Universitas Driyarkara Karlina Supelli, hingga pengajar filsafat Institut Kesenian Jakarta Martin Suryajaya juga mendukung gerakan ini.

Dian Rahma Fika, Dinda Shabrina, Novali Panji Nugroho, Daniel Ahmad Fajri, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Read Entire Article