Kemensos Berdayakan 9 Desa di Jateng untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

INFO NASIONAL — Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah sebagai bagian dari strategi nasional menuntaskan kemiskinan. Langkah ini sebagai respons atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026.

"Di Jawa Tengah kita akan mulai di sembilan desa, target menengahnya 923 desa. Ada tambahan dari Bappeda, jadi berjumlah 1.278 untuk 35 kabupaten. Jadi pada hari ini kita workshop, menyamakan konsep dan program, sampai sedetail-detailnya supaya program pemberdayaan segera berjalan dan masyarakat bisa berdaya, bisa mandiri, bisa produktif,” kata Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono usai mengisi workshop Desa Sejahtera Mandiri, di Gedung Serba Guna Tat Twam Asi Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putra Putri Magelang, pada Rabu, 4 Juni 2025.

"Perintah pak presiden harus selesai untuk miskin ekstrem di tahun 2026 dan miskin itu di tahun 2029 harus di bawah 5 persen. Tentunya Kemensos tidak bisa sendirian, harus bekerja sama," kata Agus Jabo.

Hingga Mei 2025, sejumlah inisiatif kolaboratif telah berjalan di sembilan lokasi. Di antaranya, pelatihan anyaman dari bahan enceng gondok oleh Kemensos di Desa Kalisalak dan Pesodongan, pembangunan jamban sehat di Kalisalak oleh PT Bhimasena Prima Indonesia senilai Rp15 juta, serta pembuatan kandang kambing perah oleh BPR BKK Wonosobo di Desa Pesodongan senilai Rp30 juta.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah juga melatih warga di Desa Kalisalak dan Pesodongan untuk pengolahan produk lokal dan pendampingan usaha. Ada juga kegiatan pemberdayaan pelatihan digital marketing di Desa Ngresrep dan Gambuhan, serta dukungan Dinas Sosial melatih pengolahan makanan di Desa Dimoro dan Desa Pesodongan.

Dinas Sosial Jawa Tengah juga menyiapkan 65 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan total Rp1,3 miliar serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 105 penerima senilai Rp210 juta. Untuk mendukung tempat tinggal layak, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga diberikan di desa Kalisalak, Pesodongan, Gambuhan, Dimoro dan Kepuhsari.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras memberikan apresiasi atas berbagai langkah Kemensos dalam mengentaskan kemiskinan. "Ini  ke depan menjadi suatu langkah yang baik, dan kita bersama-sama menurunkan angka kemiskinan," kata Yudi.

Dengan target angka kemiskinan ekstrem di Indonesia nol persen pada 2026, program pemberdayaan masyarakat berbasis data dan kolaborasi lintas sektor menjadi jawaban dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan nasional. (*)