Kata Wakil Ketua DPD soal Pendekatan Keamanan di Papua

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai menilai pendekatan keamanan oleh pemerintah pusat untuk menangani konflik di Papua perlu melibatkan pertimbangan dari pemerintah daerah (pemda) dan elemen masyarakat.

Dia menuturkan eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM telah berdampak pada situasi sosial kemasyarakatan yang tidak kondusif.

“Penambahan aparat nonorganik seharusnya berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemerintah daerah, sebab merekalah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat,” kata Yorrys saat dikonfirmasi dari Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Pada masa reses ini, Yorrys mengunjungi Papua Tengah guna menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Senator asal daerah pemilihan Papua Tengah itu mengatakan konflik bersenjata di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai menyebabkan masyarakat berada dalam ketakutan.

Atas dasar itu, dia berharap seluruh unsur pemda bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dalam menangani masalah Papua Tengah. Dari kolaborasi tersebut, kata dia, pemda dapat memberikan masukan yang terbaik bagi pemerintah pusat.

Di sisi lain, dia mengatakan konflik yang saat ini berlangsung adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang sudah berlangsung sekian lama.

“Pemerataan kesejahteraan, pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini tidak merasakan kesamaan hidup di wilayah NKRI, adalah persoalan akut yang memerlukan solusi cepat,” kata Yorrys, yang juga Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR dan DPD dari daerah Papua di MPR (FOR Papua MPR) itu.

Menurut dia, pemekaran daerah di Tanah Papua sejatinya harus menjadi solusi efektif untuk membuka isolasi dalam rangka membangun peradaban. “Jangan sampai pemekaran itu menimbulkan masalah baru dan membebankan masa depan Papua,” kata Yorrys.

Secara umum, kata dia, banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Papua setelah pemekaran.

FOR Papua MPR Sarankan Pemerintah Hentikan Pendekatan Keamanan

Sebelumnya, FOR Papua MPR menyarankan pemerintah menghentikan pendekatan keamanan dengan mengerahkan aparat TNI-Polri dalam menangani masalah konflik Papua.

Mereka menyampaikan saran tersebut disampaikan setelah melihat kondisi konflik bersenjata di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, pengerahan aparat di Papua belum menjadi solusi menurunkan eskalasi konflik.

“Ada korban dari pihak TNI dan kepolisian, ada korban dari pihak masyarakat, dan kami mendapat laporan yang cukup banyak,” kata Yorrys di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Mei 2025.

Yorrys menuturkan permasalahan konflik di Papua bukan masalah baru karena sudah terjadi hampir 70 tahun. Dia menganggap konflik di Papua bukan hanya dipicu oleh aspek pembangunan atau ekonomi, melainkan juga karena masalah politik. Karena itu, dia mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan persepsi dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah Papua.

Dia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik di Papua. Dengan demikian, pihaknya bisa turut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi, dia meyakini para legislator asal Papua setidaknya memiliki jaringan dengan kelompok-kelompok separatis yang berada di Bumi Cenderawasih.

Berdasarkan pengamatannya beberapa waktu terakhir, masyarakat yang mengungsi di Papua menjadi persoalan. Bahkan, ada warga yang keluar dari wilayah-wilayah kabupaten tertentu hingga tidak memiliki kepastian. “Kami harapkan kiranya pemerintah pusat bisa mengevaluasi strategi-strategi yang dibangun selama ini,” kata Yorrys.

Jaringan Damai Papua Minta Pemerintah Berdialog dengan Kelompok Separatis

Sementara itu, juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, meminta pemerintah Indonesia tidak menutup ruang dialog dengan kelompok-kelompok Papua yang menuntut kemerdekaan. Menurutnya, selama ini, pemerintah terkesan menutup pintu dialog terhadap gerakan separatisme Papua. Akhirnya, pemerintah berfokus pada pendekatan militer yang berimbas pada korban sipil.

“Yang paling penting mereka (kelompok separatis) punya kemauan untuk bicara dan setelah berbicara baru nanti hal-hal yang disampaikan. Kan pemerintah selalu alergi langsung dengan hal-hal yang terkait dengan soal Papua merdeka, tidak mau berbicara Papua merdeka. Selalu bilang ini wilayah integrasi,” kata Yan saat dihubungi pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Jaringan Damai Papua melihat penyelesaian konflik di Papua tidak bisa menggunakan cara kekerasan. Apalagi, dengan mengerahkan pasukan ke Papua dan operasi militer. Dia mengatakan separatisme tidak bisa dihadapi dengan cara pendekatan keamanan, melainkan pendekatan kemanusiaan dan ideologis.

“Cara-cara resisten seperti ini tentu langsung akan dilawan juga dengan resisten, katakanlah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM atau aktivis Papua merdeka. Tentu mereka resisten,” ujarnya.

Yan menyarankan Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan dialog dan kemanusiaan alih-alih kekerasan. Dia meyakini semua pihak di Papua pasti bersedia berbicara pada satu meja. “Bahwa soal orang berbicara Papua merdeka, no problem. Dan kita bilang, oke mari kita bicara. Yang paling penting mereka punya kemauan untuk bicara,” katanya.

Jaringan Damai Papua juga mendorong Prabowo menunjuk utusan khusus untuk membuka dialog dengan kelompok OPM dan semua pihak yang berkonflik di Papua. “Presiden Prabowo harus menunjuk satu orang sebagai orang yang menghubungkan dirinya langsung dengan pihak yang berkonflik di Papua,” kata Yan.

Dia menjelaskan utusan khusus ini harus bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden tanpa melewati birokrasi yang ruwet. Dia mencontohkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menunjuk Farid Husain sebagai utusan khusus pemerintah dalam perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Eka Yudha Saputra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi atas Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel dan Restoran