Erick Thohir Bantah Dua Kali Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Menteri BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir membantah informasi perihal dua kali mengajukan pengunduran diri dari kursi Menteri BUMN. Dia\ menyebut informasi itu tidak benar.

"Enggak benar (mengajukan pengunduran diri). Orang lagi enak-enaknya mengundurkan diri," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juni 2025.

Dia juga membantah informasi bahwa surat pengunduran dirinya ditolak Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PSSI ini mengatakan, kabar itu hanya gosip belaka.

"Nanti bentar lagi ada gosip. Pak Erick katanya ingin mengundurkan diri sebagai ketua PSSI di kongres," kata dia. 

Sebelumnya, sejumlah sumber Tempo mengatakan, Erick Thohir mengajukan dua kali surat pengunduran diri kepada Prabowo. Namun, Presiden menolak informasi itu. 

Tempo sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Mensesneg Prasetyo Hadi. Namun, dia belum merespons pesan Tempo.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet hanya spekulasi masyarakat. Menurut dia, hanya Presiden Prabowo Subianto yang berhak menentukan reshuffle kabinet Merah Putih.

"Orang yang di luar nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Dia mengatakan, Prabowo dapat melakukan reshuffle kapan saja. Selama Prabowo belum mengumumkan, isu reshuffle hanya aspirasi dari masyarakat. "Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," kata dia. 

Hasan mengatakan, Prabowo memiliki penilaian yang objektif dan menyeluruh untuk melakukan reshuffle. Penilaian melihat dari kelebihan dan kekurangan kabinet. 

"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh," kata dia.

Dia pun mengatakan, reshuffle berpeluang terjadi. Namun, dia kembali menegaskan, Prabowo yang menentukan siapa dan waktu reshuffle. "Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," kata dia.