Dedi Mulyadi Minta Tak Ada Pekerjaan Rumah Buat Siswa, JPPI Sebut Kebijakan Gimik

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa adalah kebijakan gimik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

"Sulit membedakan apakah ini kebijakan strategis yang matang atau sekadar upaya menarik perhatian dan menjadi viral," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, kepada Tempo, Rabu, 4 Juni 2025. 

Ubaid menyatakan prosedur pengambilan kebijakan memiliki sejumlah panduan terutama di bidang pendidikan. Menurut Ubaid seharusnya suatu kebijakan dihasilkan dari kajian ilmiah dan berlandaskan data-data faktual. Namun, dalam kebijakan ini Ubaid melihat Dedi cenderung tergesa-gesa dan mengabaikan aspek penyusunan prosedur kebijakan secara layak. 

Akibatnya, ia menyebut kebijakan ini muncul tiba-tiba tanpa kajian yang mumpuni. "Ketika kebijakan dirumuskan tergesa-gesa dan narasinya mirip gimik, esensi pemerintahan yang baik dan pengambilan keputusan yang matang hilang," kata Ubaid. 

Ia juga menekankan pemerintah perlu melibatkan publik ketika menyusun aturan. Seharusnya, kata Ubaid, Dedi meminta pandangan dari guru, orang tua hingga pakar sebelum memutuskan pemberlakukan penghapusan PR bagi siswa. Ubaid menilai kebijakan ini adalah respon sesaat Dedi Mulyadi dalam menghadapi konsekuensi aturan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat. 

Sehingga Ubaid masih mensangsikan efektivitas penghapusan PR terhadap hasil belajar para siswa. "Jika tujuannya optimalisasi belajar, bagaimana korelasinya dengan kualitas guru, kurikulum dan asesmen? Semuanya harus terintegrasi," ucapnya. Ia juga mewanti-wanti, kebijakan Dedi harus diterapkan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik agar masyarakat bisa menilai langsung. 

Adapun Dedi telah menyatakan surat edaran soal penghapusan PR untuk siswa akan diedarkan pada besok hari. Rencana penghapusan PR itu, kata Dedi, untuk menanggapi kekhawatiran sejumlah siswa yang merasa jam malam bisa menghambat aktivitas belajar, termasuk menyelesaikan PR.

“Saya sudah minta Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran. Anak-anak tidak membawa beban pembelajaran ke rumah dalam bentuk PR,” kata dia kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Rabu.

Dedi mengatakan seluruh pembelajaran harus diselesaikan di sekolah. Di rumah, kata dia, anak-anak didorong untuk beristirahat, membantu orang tua, atau membaca buku. Ia menambahkan kebijakan penghapusan PR bukan hal baru. Saat menjabat sebagai bupati Purwakarta, Dedi juga menerapkan kebijakan penghapusan PR.