Dedi Mulyadi Kirim 70 Siswa ke Barak Militer Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta – Dinas Pendidikan Jawa Barat mengirimkan total 88 siswa ke barak militer pada tahap awal gelombang kedua. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto telah menyerahkan 18 siswa yang dinilai bermasalah kepada Komandan Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Letnan Kolonel Inf Ustadzi Rahmad di Cikole Lembang, Bandung, pada Minggu, 8 Juni 2025.

“Kami serahkan anak-anak ke Depo Pendidikan setelah melalui prosedur persetujuan orang tua yang dikoordinasikan oleh cabang Dinas pendidikan dan sudah kami serahkan untuk mengikuti pelatihan penguatan karakter,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Purwanto dalam keterangan resmi yang diunggah oleh akun Instagram @disdikjabar pada Senin, 9 Juni 2025.

Dalam unggahan itu, sejumlah foto memperlihatkan kegiatan para siswa di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi. Para siswa yang mengenakan seragam sekolah warna biru-putih mengikuti pemeriksaan kesehatan, penimbangan berat badan, hingga baris berbaris. Menurut dokumen yang disorot kamera, terdapat catatan berbunyi ‘pernah terlibat tawuran’ dan ‘sering membolos’ yang ditengarai menjadi alasan anak-anak itu dikirim ke barak militer.

Purwanto sendiri tak merinci apa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut hingga harus mengikuti pendidikan ala militer yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Purwanto menyebut para siswa memiliki potensi untuk dibina.

“Mereka perlu pengondisian yang mungkin selama ini tidak didapatkan di rumah atau masyarakat. Kekosongan itu yang akan kami isi di Depo Pendidikan,” ujarnya. Lebih lanjut, Purwanto menjelaskan bahwa kegiatan para siswa akan meliputi bangun pagi, salat berjamaah, olahraga hingga belajar bersama. Mereka juga akan mempelajari materi tentang kesigapan, kedisiplinan, kebersihan dan kepedulian pada diri sendiri.

Menurut Purwanto, sebanyak 70 siswa lain akan dikirimkan ke barak militer pada hari ini. Sehingga ia memastikan jumlah sementara siswa yang mengikuti program yang disebut ‘Pendidikan Karakter Panca Waluya Jabar Istimewa’ di gelombang kedua ini adalah 88 orang.

Adapun program tersebut pertama kali mulai diimplementasikan pada Kamis, 1 Mei 2025. Hingga 8 Mei lalu, Dedi Mulyadi telah mengirimkan 272 siswa sekolah menengah dari daerah Bogor, Depok, hingga Cianjur untuk mengikuti pendidikan ala militer. Kebijakan yang digagas mantan Bupati Purwakarta itu menyasar peserta didik dengan perilaku khusus, seperti tawuran, merokok, mabuk, hingga penggunaan knalpot brong.

Namun, Dedi juga menyatakan sasaran program ini juga akan diperluas untuk diberlakukan kepada siswa berprestasi pada gelombang berikutnya. Alasannya, agar anak yang berprestasi dapat merasakan pendidikan karakter yang sama seperti yang dijalankan oleh anak-anak bermasalah di gelombang pertama.

Sejak awal diungkap, program itu menuai kritik dari sejumlah kelompok pemerhati anak dan pendidikan karena dianggap berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa adanya praktik intimidatif dalam pelaksanaan program tersebut.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut, anak-anak yang menolak mengikuti program ini bahkan mendapat ancaman tidak naik kelas. "Program ini tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional, melainkan hanya rekomendasi dari guru Bimbingan Konseling (BK). Bahkan dari hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun Lembang, ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," kata Jasra dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 16 Mei 2025. Namun, Dedi membantah temuan tersebut.

Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.