TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan keputusan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto. "Itu hak prerogatif Presiden," ujar Bahlil seusai salat Idul Adha di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Jumat, 6 Juni 2025.
Menurut Bahlil, dirinya tak berwenang banyak berkomentar soal utak-atik para pembantu presiden di kabinet. Ia menekankan, hal tersebut bukan ranahnya sebagai menteri. "Urusan kabinet itu urusan al-mukaram Bapak Presiden. Jangan kami mengambil bagian yang bukan hak," ujar dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum Partai Golkar itu enggan berkomentar lebih banyak. Da imengatakan saat ini berfokus pada momen Idul Adha 1446 Hijriah. Bahlil juga tak menanggapi isu bahwa dirinya akan diganti dalam perombakan kabinet. Sebelumnya ia telah membantah bakal terkena reshuffle lantaran kebijakannya yang melarang penjualan gas elpiji tiga kilogram di tingkat pengecer pada awal Februari lalu.
Laporan Majalah Tempo bertajuk "Manuver Menteri Jokowi menghindari Reshuffle Kabinet Prabowo" pada 11 Mei lalu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto selalu memantau kegiatan menterinya, salah satunya kegiatan yang dilakukan Bahlil. Selain Bahlil, nama menteri yang diduga akan diganti adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Budi sempat disorot lantaran mengucapkan pernyataan yang kontroversial. BGS, sapaan akrab Menteri Budi Gunadi Sadikin, sempat menyatakan besaran gaji menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Namun, Budi membantah kabar tersebut.
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah Prabowo mengultimatum akan menyingkirkan para pejabat yang korup, melakukan penyelewenangan, dan tidak setia kepada pemerintahan. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada, Senin, 2 Mei 2025, Presiden Prabowo mengatakan, mereka yang tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa keraguan, tanpa memadang keluarga, partai, dan dari suku mana pejabat itu berasal. "Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang akan kami tindak," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Dihubungi secara terpisah, dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mendorong Prabowo untuk merombak kabinet. Menurut dia, untuk mewujudkan akselerasi dan transformasi demokrasi politik ke demokrasi ekonomi harus dilakukan dengan menyamakan gagasan para menteri dengan Prabowo sebagai presiden.
"Masalah besarnya, bagaimana mau akselerasi dan transformasi demokrasi ekonomi kalau menteri ekonominya tidak memperjuangkan gagasan Presiden Prabowo," ujar Feri. Menurut dia, saat ini seluruh menteri yang membidangi urusan perekonomian di Kabinet Merah Putih merupakan orang-orang yang dianggap masih memiliki loyalitas kepada mantan Presiden Joko Widodo.
Sehingga, kata Feri, untuk mewujudkan konsep ekonomi Prabowo yang disebut Prabowonomics, pemerintah harus memastikan orang-orang yang menjadi menteri di bidang perekonomian adalah orang-orang yang berkompeten dan memiliki gagasan serupa dengan Prabowo.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: