Alasan Visa Haji Furoda Gagal Terbit hingga Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Jadi Berita Terpopuler

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah berita politik di kancah nasional mendapat sorotan pembaca Tempo pada Ahad kemarin, 8 Juni 2025. Salah satu berita terpopuler yaitu mengenai alasan visa haji furoda 2025 gagal terbit. Selain itu, kebijakan pendidikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mendapat sorotan.

Beberapa kebijakan Dedi, seperti kebijakan menghapuskan pekerjaan rumah (PR) hingga mengubah jam masuk sekolah mendapat kritik. Berikut tiga pemberitaan politik terpopuler pada 8 Juni yang dirangkum Tempo:

1. Mengapa Visa Haji Furoda 2025 Gagal Terbit?

Lebih dari 1.000 calon jemaah haji furoda asal Indonesia menelan kekecewaan karena gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Setelah merogoh kocek ratusan juta rupiah, namun ternyata Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak mengeluarkan visa haji furoda tahun ini. Haji furoda adalah program haji yang dikelola langsung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Dalam laporan Tempo edisi 2 Juni 2025 bertajuk “Akar Masalah Sengkarut Visa Haji Furoda” salah satu penyebab dari tidak terbitnya haji jalur khusus ini ditengarai karena Kerajaan Saudi sedang menata pelaksanaan haji pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI Farid Aljawi mengatakan penataan itu diperlukan berdasarkan evaluasi haji tahun lalu. Di mana 80 persen dari 1.301 jemaah haji yang meninggal di Saudi memakai visa nonhaji. Selain itu, Farid mengungkap tahun lalu sejumlah jemaah juga memprotes karena tenda mereka dihuni oleh jemaah dengan pemegang visa non haji.

Walhasil, Kerajaan Saudi pada musim Haji 2025 mengurangi calon jemaah. Biasanya jumlah jemaah haji bisa mencapai 2,5 juta orang. Namun, data pada 5 Zulhijah 2025 menunjukkan hanya ada sekitar 1,5 juta orang yang menunaikan haji.

2. Menteri Pendidikan Minta Kepala Daerah Patuhi Aturan soal Jam Belajar Sekolah

Setelah kebijakan kontroversial mengirim anak-anak ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Kebijakan ini akan menjadi satu paket dengan regulasi jam malam bagi pelajar serta pembelajaran Senin hingga Jumat yang tertuang dalam surat edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meminta semua kepala daerah untuk mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah pusat ihwal jam belajar sekolah. “Iya (berlaku di semua daerah). Bukan hanya di Jawa Barat. Di semua daerah,” kata Abdul Mu’ti saat mengunjungi redaksi Tempo di Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025. 

Mu’ti menjelaskan, tidak semua daerah mampu menerapkan kebijakan masuk pagi. Ia mencontohkan Nusa Tenggara Timur yang pernah menerapkan masuk pukul 05.00 pagi. “Tapi kebijakan itu gagal. Tidak semua orang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah. Ada analisis secara lengkap. Ada analisis psikologis dan alasan praksis,” ucap Mu’ti.

3. P2G Sebut Dedi Mulyadi Tak Bisa Serta-Merta Menghapus PR Sekolah

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan perlu penegasan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penghapusan pekerjaan rumah atau PR sekolah.

Iman menjelaskan, secara esensi PR adalah tugas yang diberikan guru di luar jam pelajaran sekolah. Ia mengatakan banyak sekolah memang melarang pemberian tugas dalam bentuk isian soal atau mencatat ulang.

Namun, Iman mengatakan jika PR yang dimaksud adalah tugas mengerjakan proyek atau penelitian di luar sekolah, tentu tidak bisa dilarang. “Kalau PR yang dimaksud demikian. Ini menurut saya tidak bisa dilarang karena ini berkaitan dengan interaksi siswa dengan dunia luar, dengan masyarakat,” kata Iman kepada Tempo, Ahad, 8 Juni 2025.

Iman mengatakan proyek dan penelitian di luar sekolah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bakat dan minat siswa. Selain itu, tugas ini juga bertujuan mengasah kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan dunia luar. 

Eka Yudha Saputra dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini