Ekonom: 7 Langkah Strategis RI Antisipasi Dampak Tarif Baru Trump

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif reciprocal terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia, dinilai akan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Ekonom Wijayanto Samirin, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah unilateral yang brutal.

"Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh yang mana impian untuk tumbuh lima persen tahun ini semakin tidak realistis. IHSG akan semakin volatile dan cenderung melemah, terutama untuk beberapa sektor berorientasi ekspor," ujar Wijayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Tak hanya itu, Wijayanto juga memprediksi bahwa nilai tukar Rupiah akan mengalami tekanan lebih lanjut. Wijayanto menyampaikan upaya refinancing utang dan utang baru sebesar Rp 800 triliun dan Rp 700 triliun di tahun ini tidak akan mudah.

"Selain kebutuhan akan return yang lebih menarik, kita juga menghadapi pasar yang semakin berat. Ekspor Indonesia ke AS didominasi oleh produk industri padat karya (sepatu, TPT, produk karet, alat Listrik dan elektronik), maka tekanan PHK akan semakin kuat," ucap mantan Penasihat Wakil Presiden Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2014-2019 tersebut. 

Menurut Wijayanto, negosiasi bukanlah pilihan yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Wijayanto menyampaikan India, Vietnam, dan Korea Selatan telah mencoba bernegosiasi, namun gagal total dan seperti menghadapi tembok beton.

"Dalam konteks ini, upaya negosiasi bukan pilihan yang mungkin dilakukan, termasuk Indonesia, paling tidak dalam satu tahun hingga dua tahun ke.depan. AS sedang dalam survival mood, apalagi kemampuan lobi kita sangat terbatas," lanjutnya. 

Untuk menghadapi situasi ini, Wijayanto menyarankan tujuh langkah yang perlu diprioritaskan Indonesia. Pertama, memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi perang mata uang yang panjang. 

Kedua, perlu melakukan rekalibrasi APBN, program boros anggaran perlu dikurangi untuk memprioritaskan program jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Wijayanto menyebut demand dari dalam negeri perlu distimulus untuk menggantikan demand dari luar negeri yang berpotensi menurun. 

"Ketiga, pengetatan impor legal dan penghentian impor illegal secara total. Selain menciderai produsen dalam negeri, ini juga membuat negara kehilangan potensi pendapatan," tambah Wijayanto. 

Keempat, sambung dia, penguatan industri jasa keuangan, terutama Perbankan dan Pasar Modal, untuk mampu berperan sebagai shock absorber bagi semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. Kelima, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan komprehensif yang konkret dan realistis serta dinarasikan dengan baik. 

"Berbagai kalangan masih belum melihat dengan jelas ke mana ekonomi negeri ini akan dibawa pemerintahan Prabowo," ujarnya. 

Keenam, memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara dengan memanfaatkan sentimen perasaan senasib, termasuk dengan Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, bahkan Afrika dan Amerika latin. Ketujuh, membentuk tim negosiasi yang disiapkan untuk bernegosiasi dengan AS saat kondisi sudah memungkinan.

"Jalan ke depan tidak akan mudah,,akan mendaki, berliku, licin dan berangin. Keandalan kepemimpinan Pak Prabowo dan soliditas kabinet diuji bukan oleh kondisi nyaman, tetapi oleh kondisi penuh gejolak seperti saat ini. Rakyat menunggu langkah brilian Pak Prabowo dalam melakukan tujuh langkah menuju langit," kata Wijayanto.