Penjelasan BP Haji Ihwal Wacana Pemotongan 50 Persen Kuota Haji 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan duduk perkara wacana pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada 2026. Menurut Dahnil, wacana itu dikemukakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang menilai pengelolaan haji Indonesia pada tahun ini semrawut.

"Terkait dengan pemotongan (kuota) itu wacana yang berkembang di Kementerian Haji dan Umrah yang disampaikan  ke kami. Kenapa? karena mereka ingin memberikan warning,  tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh," ujar Dahnil dalam konferensi pers di BP Haji pada Rabu, 11 Juni 2025 yang disiarkan di media sosial. 

Dahnil pun mengungkap sejumlah alasan yang melatarbelakangi Arab Saudi mengeluarkan peringatan keras kepada Indonesia. Dahnil menyebut, Arab Saudi memberikan rapor merah kepada Indonesia dalam sejumlah aspek tata kelola haji 2025. Termasuk soal data kesehatan jemaah haji Indonesia yang dianggap tidak transparan. 

Kementerian Haji dan Umrah Arab memprotes Kementerian Agama karena mengirimkan calon jemaah yang tidak lagi dalam kondisi bugar. "Kenapa Anda kirim jemaah yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri," ujar Dahnil menirukan. 

Ia pun mengakui masalah transparansi data kesehatan itu menjadi catatan yang harus dievaluasi oleh BP Haji. Lebih lanjut, Dahnil juga menyatakan bahwa masalah yang disoroti oleh Arab Saudi ialah manajemen dalam transportasi, konsumsi hingga akomodasi jemaah haji selama melakukan rangkaian ibadah. Terutama saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina. 

Atas temuan-temuan itu, Arab Saudi memutuskan berencana memangkas hingga separuh kuota haji Indonesia pada 2026. Namun, dalam kesempatan yang sama, Dahnil berujar bahwa wacana pemangkasan kuota haji itu telah dibatalkan oleh Arab Saudi. Alasannya, kata Dahnil, karena pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membenahi tata kelola rukun kelima umat Islam itu.

Salah satunya lewat rencana pembentukan badan khusus pengelola haji di Indonesia. "Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan presiden membentuk badan setingkat kementerian," kata politikus Partai Gerindra itu. "Maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru," ucapnya melanjutkan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir atas wacana pemotongan kuota haji. Mantan juru bicara Prabowo itu menyampaikan Arab Saudi tetap menyambut jemaah Indonesia dan bersedia bekerja sama untuk mempersiapkan musim haji 2026. Salah satunya dengan kunjungan kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang dijadwalkan pada Juli mendatang untuk membahas teknis persiapan haji 2026. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi agar kekacauan penyelenggaraan haji tidak kembali terulang.