TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendi menyoroti ketimpangan dalam distribusi makanan siap saji untuk jemaah haji Indonesia. Meskipun mengakui kualitas makanan yang disiapkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tergolong baik, Muhadjir menilai sistem distribusinya masih amburadul dan tidak menjangkau seluruh jemaah secara merata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tempat pemrosesan makanannya sangat bagus, higienis, dan standarnya tinggi. Tapi distribusinya masih bermasalah," kata Muhadjir dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 12 Juni 2025.
Menurut dia, distribusi makanan selama ini dilakukan berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan nama jemaah. Alhasil, banyak jemaah yang seharusnya menerima jatah makanan justru tak kebagian.
“Kemarin banyak yang tidak kebagian karena distribusinya per kelompok, bukan by name. Mestinya ada label nama supaya saat dikirim ke hotel, jemaah tahu ini untuk siapa,” ujar mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Makanan siap saji dari BPKH itu, kata dia, disiapkan untuk mengisi kebutuhan konsumsi jemaah saat masa-masa padat aktivitas, seperti sebelum dan sesudah puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Namun karena distribusi tidak tertib, sebagian jemaah disebut justru membawa pulang makanan itu sebagai oleh-oleh.
“Saya temui di beberapa tempat, makanan ini ada yang dibawa pulang sebagai souvenir. Jadi sangat penting distribusinya benar-benar tertib agar jemaah yang membutuhkan benar-benar menerima haknya,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan telah meninjau langsung fasilitas produksi makanan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi. Dari sisi fasilitas dan kualitas, ia tak meragukan, namun lemahnya koordinasi dan ketepatan distribusi di lapangan harus jadi catatan serius bagi pengelola haji.
“Program ini sudah baik, tapi manajemen distribusinya lemah. Kalau tidak dibenahi, bisa menimbulkan ketimpangan dan kesan pilih kasih di lapangan,” ujar dia.
Pernyataan Muhadjir menjadi salah satu kritik terhadap pengelolaan teknis logistik haji yang selama ini menjadi perhatian publik, termasuk dalam hal akurasi data jemaah dan efisiensi layanan.
Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas berbagai kendala dalam rangkaian ibadah haji, mulai sejak pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina.
"Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf," ujar Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Rabu, 11 Juni 2025.
Fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sudah selesai. Menag mengatakan tahap ini secara umum berjalan baik meski ada catatan perbaikan atas peristiwa yang menyebabkan ketidaknyamanan jemaah.