BP Haji Ungkap Alasan Arab Saudi Beri Rapor Merah pada Indonesia

BADAN Penyelenggara Haji atau BP Haji menyebutkan pemerintah Arab Saudi belum menetapkan besaran kuota haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi untuk jemaah Indonesia. Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menyampaikan hal itu saat menggelar pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi pada Selasa, 10 Juni 2025, di Jeddah, Arab Saudi. Seperti dikutip dari Antara, Pertemuan itu membahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini serta kick-off persiapan musim haji tahun depan.

Dia menuturkan pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, termasuk ketidakpastian kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, menyusul beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025.

BP Haji: Arab Saudi Nilai Pelaksanaan Haji Indonesia Buruk

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan perihal wacana pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada 2026. Dahnil menuturkan wacana itu dikemukakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang menilai pengelolaan haji Indonesia pada tahun ini semrawut.

“Terkait dengan pemotongan (kuota) itu wacana yang berkembang di Kementerian Haji dan Umrah yang disampaikan  ke kami. Kenapa? Karena mereka ingin memberikan warning, tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh," ujar Dahnil dalam konferensi pers di BP Haji pada Rabu, 11 Juni 2025 yang disiarkan di media sosial.

Dahnil mengungkap sejumlah alasan mengapa Arab Saudi mengeluarkan peringatan keras kepada Indonesia. Dia menyebutkan Arab Saudi memberikan rapor merah kepada Indonesia dalam sejumlah aspek tata kelola haji 2025, termasuk soal data kesehatan jemaah Indonesia yang dianggap tidak transparan.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memprotes Kementerian Agama RI karena mengirimkan calon jemaah yang tidak lagi dalam kondisi bugar. “‘Kenapa Anda kirim jemaah yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri?’,” ujarnya menirukan.

Dahnil pun mengakui BP Haji harus mengevaluasi transparansi data kesehatan. Dia menambahkan Arab Saudi juga menyoroti manajemen dalam transportasi, konsumsi, hingga akomodasi jemaah selama melakukan rangkaian ibadah, terutama saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Dengan temuan-temuan tersebut, kata Dahnil, Arab Saudi memutuskan berencana memangkas hingga separuh kuota haji Indonesia pada 2026.

Arab Saudi Batalkan Wacana Pemangkasan Kuota Haji Indonesia

Namun, dalam kesempatan yang sama, Dahnil berujar wacana pemangkasan kuota haji Indonesia itu telah dibatalkan oleh Arab Saudi. Alasannya, kata dia, karena pemerintah Indonesia berkomitmen membenahi tata kelola haji.

Salah satunya, lewat rencana pembentukan badan khusus pengelola haji di Indonesia. “Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan presiden membentuk badan setingkat kementerian, maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Dia juga mengimbau masyarakat tidak khawatir atas wacana pemotongan kuota haji. Mantan juru bicara Prabowo itu mengatakan Arab Saudi tetap menyambut jemaah Indonesia dan bersedia bekerja sama untuk mempersiapkan musim haji 2026. 

Salah satunya, dengan kunjungan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang dijadwalkan pada Juli mendatang untuk membahas teknis persiapan haji 2026. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi agar kekacauan penyelenggaraan haji tidak terulang lagi.

Dahnil menegaskan pemerintah akan mengawal penuh agar kuota haji Indonesia tidak berkurang. “Bahkan, kita berharap ke depan kuota bisa ditambah,” tuturnya.

BP Haji Evaluasi Layanan Syarikah

Adapun BP Haji juga mengumumkan tidak akan memberlakukan sistem multisyarikah pada musim haji 2026. Hal itu diputuskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji 2025 yang dinilai bermasalah.

“Badan Penyelenggara Haji tahun depan akan memastikan tidak menggunakan multisyarikah. Paling banyak itu dua syarikah supaya kemudian bisa fokus dan ada pembanding,” ujar Dahnil. 

Dahnil menganggap sistem multisyarikah yang memungkinkan banyak perusahaan terlibat dalam pelayanan haji justru menunjukkan performa buruk. hal itu disebabkan oleh adanya persaingan yang tidak sehat antarperusahaan.

Akibatnya, kata dia, salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian data jemaah yang berimbas pada terhambatnya pelayananan di Tanah Suci. “Nah ini sebenarnya puncak kekacauan tertukarnya jemaah. Misalnya hotel tidak jelas, kemudian kamarnya tidak jelas, dan sebagainya,” kata dia.

Dia menuturkan sejumlah perusahaan melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Selain masalah akomodasi, Dahnil juga menyoroti masalah konsumsi dan transportasi. Hal itu terlihat dari pemberangkatan jemaah yang harus berjalan kaki dari hotel ke Armuzna, padahal seharusnya difasilitasi kendaraan.

Tak hanya itu, Dahnil juga menyatakan distribusi makanan untuk jemaah masih terkendala. Dia menyebutkan penyedia katering tidak berkomitmen terhadap pelayanan terutama pada hari-hari menjelang kepulangan ke Tanah Air. “Kami masih temukan katering tidak sampai ke hotel sehingga jemaah ada yang tidak makan pagi, siang, dan malam,” katanya. 

Meski pihak katering mengganti dengan uang, Dahnil berujar masalah itu tidak menghilangkan kelalaian pengelola makanan pesanan.

Berdasarkan temuan tersebut, Dahnil menegaskan pemerintah akan membatasi jumlah syarikah menjadi maksimal dua untuk musim haji tahun depan. Pada tahun ini, terdapat delapan syarikah yang terlibat pelayanan haji. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya ada satu syarikah.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kontroversi Rencana TNI AD Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Batalion Baru