4 Fakta Sengketa Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara memasuki babak baru. Empat pulau kecil di Samudera Hindia, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau dan Mangkir Ketek, resmi ditetapkan sebagai wilayah Provinsi Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Keputusan pengalihan status empat pulau Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara ini termaktub dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang terbit pada 25 April 2025. Tito Mengatakan bahwa Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau telah melewati kajian letak geografis dan pertimbangan keputusan yang melibatkan berbagai instansi.

Ihwal sengketa itu, Tito menjelaskan bahwa batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diteliti oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat, sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah Sumatera Utara. "Keputusan ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak," katanya.

Namun, batas lautnya masih belum menemui titik temu. Karena tidak ada kesepakatan, kata Tito, kewenangan pengambilan keputusan diserahkan kepada pemerintah pusat.

Safrizal mengungkapkan Pemerintah Aceh mengandalkan sejumlah dokumen lama sebagai landasan yuridis atas pengelolaan keempat pulau itu.

“SK Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh Nomor 125/IA/1965 tanggal 17 Juni 1965, membuktikan secara administrasi dikeluarkan oleh instansi yang berada dalam Provinsi Aceh,” ujar Safrizal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.

Aceh juga menyerahkan bukti surat kuasa dari Teuku Djohandsyah bin Teuku Daud kepada Teuku Abdullah bin Teuku Daud tertanggal 24 April 1980, serta peta topografi TNI AD tahun 1978 yang menunjukkan posisi keempat pulau berada di wilayah Aceh. Dokumen lain yang turut diajukan adalah kesepakatan yang diteken Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, serta surat keputusan Mendagri Nomor 111 Tahun 1992 yang mengacu pada peta topografi militer tersebut.

Pemprov Aceh juga membawa berita acara tahun 2021 terkait penyelesaian sengketa adat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah serta hasil rapat bersama dengan Pemprov Sumut pada 31 Oktober 2002. Mereka menambahkan Qanun RZWP3K Aceh sebagai penguat pengakuan wilayah secara hukum daerah.

Secara pengelolaan, tiga dari empat pulau yang diperebutkan juga meninggalkan jejak Aceh, di mana pada survei tim Kemendagri tahun 2022, ditemukan sejumlah tugu. Bahkan, khususnya Pulau Panjang, ditemukan dermaga, musala, makam hingga kebun garapan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh.

Di sisi lain, Pemerintah Sumatera Utara mengajukan pembelaan berdasarkan dokumen yang lebih kontemporer. Mereka menyodorkan Berita Acara Rapat Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi pada 30 November 2017 dan hasil verifikasi Timnas Nama Rupabumi pada 2008 sebagai dasar klaim keempat pulau.

“Kami tidak tahu menahu bahwa ada potensi migas segala macam, tidak merupakan konsen dari tim pembakuan rupabumi karena betul-betul berdasarkan standar yang dibangun,” ujar Safrizal dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Rabu, 11 Juni 2025.

Menurut Safrizal, potensi migas tidak pernah masuk dalam konsideran penetapan status wilayah administrasi. Ia menegaskan, kewenangan perihal pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemendagri, kata dia, hanya bertugas memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai dengan undang-undang.

Dani Aswara dan Rizki Dewi Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini